pfii

Di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan ekonomi Indonesia berjalan di dua jalur: proteksi di sektor riil dan liberalisasi finansial lewat UU PFII untuk jadi pusat keuangan global.

Rencana pemerintah membentuk Lembaga Pengatur Jasa Keuangan (LPJK) untuk mengawasi PFII diperlukan, tetapi pembagian kewenangannya dengan OJK, BI, dan LPS harus diatur secara tegas.

Pemerintah saat ini telah menyiapkan satu gedung di Jakarta milik BPI Danantara yang akan digunakan sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Pemerintah memberikan sederet insentif di kawasan Pusat Finansial Internasional (PFII), mencakup pembebasan dan pengurangan PPh, PPN dan/atau PPnBM, serta fasilitas kepabeanan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah juga perlu menyiapkan aturan pemerintah (PP) terkait lokasi PFII.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengusulkan pemerintah memperkuat pengaturan anti pencucian uang dalam regulasi PFII serta merevisi Pasal 50A UU P2SK.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai insentif pajak yang sangat besar tersebut berpotensi memicu kebocoran penerimaan negara apabila dimanfaatkan melalui rekayasa transaksi.

Pemerintah ingin menjadikan PFII sebagai pusat keuangan global. OJK pun mendorong konsep universal banking. Namun, apakah model ini cukup untuk menyaingi Singapura hingga Dubai?

Selain berasal dari Danantara, modal awal LP PFII dapat diperoleh dari badan usaha, hibah barang milik negara maupun barang milik daerah, serta sumber pendanaan yang sah.

Airlangga Hartarto menyebut, salah satu opsi lokasi PFII yang tengah dikaji adalah pemanfaatan lahan milik BUMN di Pulau Dewata.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana dari Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan investor menjadi sumber utama pendanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Pemerintah berharap aturan pelaksana PFII dapat rampung dalam waktu enam bulan.

Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan investasi awal PFII akan dipenuhi oleh investor, sehingga pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

RUU PFII resmi disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR pada Selasa (21/7).