Berita Pidana Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Artikel ini mengkritik tren mengadili pejabat atas kebijakan publik dengan hukum pidana tanpa pembuktian niat jahat yang solid, seperti dalam kasus Bank Century, Tom Lembong, Ira Puspadewi.

Kementerian Lingkungan Hidup menggelar penyelidikan terhadap pengelolaan sampah di lebih dari 400 kabupaten/kota yang kedapatan menerapkan open dumping. Beberapa berpotensi naik ke penyidikan.

Perppu Tindak Pidana Ekonomi dinilai berpotensi disalahgunakan korporasi karena minimnya mekanisme pengawasan dan adanya delapan pasal yang bertentangan dengan KUHP.

Peraturan Menteri Agraria soal denda alih fungsi sawah merujuk pada Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan. UU mengatur sanksi dari mulai penggantian lahan, denda, hingga ancaman pidana.

Menteri Lingkungan Hidup menyatakan Bantar Gebang melanggar UU Pengelolaan Sampah dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Presiden Prabowo sudah memberikan arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memberlakukan secara tegas UU Pengelolaan Sampah. Arahan siap dilaksanakan dalam beberapa hari lagi.

Sambil menyiapkan gugatan pidana, KLH menyiapkan gugatan perdata tahap II.

Pemerintah menargetkan penerbitan tiga undang-undang baru terkait hukum pidana pada tahun ini, yakni hukuman mati, pengampunan narapidana, dan narkoba.

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset sebagai upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan ber motif finansial lainnya.

DPR mengesahkan RUU tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan harmonisasi hukum nasional, menyesuaikan dengan perkembangan sosial

Komisi III DPR dan pemerintah membentuk Panja untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana, yang merupakan aturan turunan KUHP dan masuk dalam Prolegnas 2025-2029.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengulas RUU Penyesuaian Pidana yang termasuk dalam Prolegnas 2025-2029, mengandung sembilan pasal dan perintah aturan KUHP baru

PPATK mengambil langkah memblokir rekening dormant sebagai perlindungan terhadap dana nasabah, mengantisipasi penyalahgunaan dalam berbagai tindak pidana.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengeluarkan Surat Edaran melarang pemberi kerja untuk menahan dokumen pribadi tenaga kerjanya, seperti ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, dan akta kelahiran.

PPATK memblokir sementara 28.000 rekening tahun 2024 dalam usaha pencegahan tindak pidana seperti judi online, penipuan, dan pencucian uang.