RUU PPSK akan dibawa ke Sidang Paripurna agar disahkan sebagai undang-undang. Omnibus law ini merombak belasan UU di sektor keuangan, termasuk yang mengatur BI, OJK, dan LPS.
Ketentuan penjaminan polis asuransi dalam draft terbaru RUU PPSK bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta, dari perusahan asuransi dan asuransi syariah yang dicabut izinnya.
Pada draft, RUU PPSK terbaru memuat perubahan pasal 40 dalam UU Bank Indonesia, terkait syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur BI, yang terdiri atas empat poin.
RUU PPSK mengamanatkan penambahan jumlah anggota dewan komisioner OJK akan bertambah dari saat ini berjumlah sembilan orang menjadi sebelas orang. Salah satunya akan mengawasi aset kripto.
Komisi XI DPR RI memastikan akan membawa Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) untuk disahkan dalam sidang paripurna pekan depan.
Rencana bank emas ini termuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPSK yang disampaikan pemerintah kepada DPR pada akhir Oktober 2022. Nantinya, yang akan mengawasi bank emas ini adalah OJK.