Berita Subsidi BBM Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Dukungan pemerintah terhadap Pertamina ini sangat berperan dalam mempertahankan kemampuan keuangan Pertamina untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran distribusi BBM.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi dapat menekan daya beli masyarakat kelas menengah yang sudah lemah.

Aturan baru BBM subsidi yang berbulan-bulan digodok tinggal diteken Menteri Bahlil, tiba-tiba Jokowi beri kode “tahan”. DPR, ekonom, dan pengamat transportasi beri catatan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk membatasi BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Kementerian ESDM menyebut jenis kendaraan yang boleh memakai BBM subsidi yakni mobil dengan mesin di bawah 1400 cc dan motor di bawah 250 cc.

Kementerian ESDM menargetkan regulasi yang mengatur kriteria kendaraan yang dapat membeli BBM subsidi dapat selesai pada September.

Meningkatkan standar bahan bakar kendaraan dapat memperbaiki kualitas udara perkotaan. Penyediaannya harus memperhatikan ketepatan dan proporsionalitas dalam distribusi.

Anggaran subsidi BBM, elpiji 3 kg, listrik, beserta kompensasi Rp 394,3 triliun tahun depan. Angkanya naik dibandingkan outlook tahun anggaran 2024.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah yang masih menahan harga BBM non-subsidi akan semakin menambah beban terhadap APBN.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah membahas dua hal dalam revisi Perpres 191/2014 tentang BBM, yakni terkait kadar sulfur dan bagaimana agar BBM subsidi tepat sasaran.

Pertamina memperluas wilayah pendataan QR Code BBM Pertalite untuk kendaraan roda empat hingga ke Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Rencana pembatasan BBM subsidi tak kunjung terlaksana meski telah didorong oleh DPR sejak tiga tahun lalu. Sedangkan biaya penyediaan BBM makin tinggi dengan gejolak harga minyak dan rupiah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skenario program agar penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.

Pemerintah dinilai memiliki tiga pekerjaan rumah besar sebelum bisa menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi yang selama ini justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai ketidakjelasan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang bukti buruknya koordinasi kementerian di Indonesia.