Pimpinan PDIP Sarankan Gerindra cs Tetap Jadi Oposisi

16 Juli 2019, 20:14

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyarankan empat partai pengusung calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap berada di luar pemerintahan atau sebagai oposisi. Alasannya, kabinet Presiden Joko Widodo memerlukan partai penyeimbang dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Di dalam membangun suatu pemerintahan yang demokrasi, kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan,” kata Hugo di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, (16/7).

Terdapat empat partai politik yang pernah mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat. Saat ini, hanya PKS yang menyatakan memilih sebagai oposisi.

(Baca: Setelah Jokowi-Prabowo Bertemu, Bagaimana Nasib Cebong dan Kampret?)

Hugo juga menilai Prabowo memberikan sinyal tetap berada di jalur oposisi dengan pernyataannya: 'kami akan melakukan prinsip-prinsip konstruktif terhadap pemerintah', saat bertemu dengan Jokowi di Senayan, Jakarta. “Itu adalah sinyal bahwa keinginan Gerindra untuk berada di luar pemerintah,” kata Andreas.

Hugo mengatakan, posisi Gerindra sebagai oposisi merupakan suatu kehormatan. Ia pun mencontohkan ketika pengalaman PDIP kala berperan sebagai oposisi selama 10 tahun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun PDI P menjadi partai di luar pemerintahan, rakyat pun tetap menghormati PDI P. Akhirnya rakyat kembali memilih PDI P, " kata Hugo.

(Baca: TKN Batasi Satu Parpol Eks Kubu Prabowo Gabung dengan Koalisi Jokowi)

Sebelumnya Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menyatakan bila pun berkoalisi, kubu Jokowi hanya perlu satu dari empat parpol yang pernah mendukung Prabowo-Sandi.

“Anggota koalisi kemungkinan tidak bertambah. Bila pun bertambah, paling satu. Karena butuh menguatkan check and balance di DPR," kata Arsul yang juga menjabat Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di kompleks parlemen, Jakarta (15/7).

Arsul menyatakan parpol pengusung Jokowi akan menguasai 60% kursi parlemen, sehingga tak semua parpol eks pendukung Prabowo akan diboyong. Dia menyatakan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antara Jokowi dan para pimpinan parpol pengusung untuk membahas persoalan ini.

"Bila semua diajak rasanya tidak mungkin. Pertanyaan adalah apakah mau tambah satu atau tidak (sama sekali), itulah yang akan dibahas," kata Arsul.

(Baca: Arah Kubu Oposisi Pascarekonsiliasi Prabowo dan Jokowi)

Editor: Yuliawati