ACWG G20: Transparansi Data Bisa Kurangi Potensi Korupsi
Teknologi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan publik. Partisipasi publik ini dianggap perlu karena setiap tahunnya, pemerintah mengeluarkan sekitar US$ 13 triliun untuk kontrak, baik dari pengadaan alat tulis hingga pembangunan infrastruktur besar. Angka ini setara dengan 15% nilai Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Senior Program Manager for Asia dari Open Contracting Partnership, Nanda Sihombing, menjelaskan pengadaan publik adalah resiko korupsi nomor satu yang menghantui pemerintahan. Lebih dari setengahnya, yakni senilai 57%, berupa kasus suap untuk kontrak pemerintahan. Bahkan pada empat bulan awal pandemi, seluruh dunia mengeluarkan lebih dari US$ 100 miliar untuk pengadaan terkait penanganan Covid-19.
Di Indonesia, korupsi dikarenakan pengadaan publik telah merugikan kas negara sekitar US$ 4 miliar per tahunnya. Dari seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK pada 2019, 80% di antaranya berkaitan dengan pengadaan publik. Bahkan, 33% perusahaan menyatakan untuk mengamankan kontrak dengan pemerintah, ada hadiah yang harus disiapkan.
“Dalam hal pengadaan, Indonesia menghabiskan US$ 300 miliar, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat kedelapan dalam anggaran kontrak publik,” jelas Nanda dalam side event Forum G20, Kelompok Kerja Anti-Korupsi alias Anti Corruption Working Group (ACWG), Selasa (5/7).
Untuk mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan publik, teknologi dapat digunakan untuk meningkatakan partisipasi masyarakat, mulai dari akademisi, masyarakat umum, hingga auditor. Nanda menjelaskan tahap pertama yang harus dilakukan adalah standarisasi data. Setelah itu, data bisa disortir, disusun, dan ditayangkan secara visual.
“Semakin banyak informasi yang dapat kami publikasikan, semakin banyak potongan teka-teki yang jelas dan dapat diidentifikasi secara transparan,” kata Nanda.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjelaskan pertemuan ACWG putaran Ke-2 ini diikuti puluhan delegasi dari sembilan negara yang hadir secara langsung dan 10 negara dan satu entitas, yaitu Uni Eropa yang hadir secara virtual.
"Pertemuan ini bakal menjadi ajang berbagi pengalaman antarnegara untuk membangun budaya integritas pada pendidikan formal dan nonformal,” kata Lili dalam sambutannya.
