Pemerintah Godok Konsep Development Fund untuk Blok Masela

?Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas) yang ditugaskan Presiden merumuskan konsep Development Fund sehingga bentuknya adalah peraturan presiden.?
Yura Syahrul
22 Februari 2016, 11:21
Pengeboran minyak lepas pantai.
KATADATA
Pengeboran minyak lepas pantai.

KATADATA -  Pemerintah hingga kini masih merumuskan skema dan konsep yang paling tepat diterapkan untuk mengembangkan Blok Masela. Namun, di tengah pembahasan itu muncul konsep Development Fund untuk Blok Masela. Konsep ini diduga untuk menunjang skema kilang pengolahan di laut atau Floating LNG (FLNG).

Sumber Katadata di pemerintahan menginformasikan, Presiden Joko Widodo tetap mengedepankan manfaat bagi pengembangan kawasan untuk memutuskan skema terbaik Blok Masela. Model lama yang biasa dipakai adalah membangun jaringan pipa dan kilang pengolahan minyak dan gas bumi (migas) di darat (onshore) untuk menghidupkan dan mengembangkan kawasan di sekitar blok migas tersebut. Namun, model lama itu tidak efektif karena pengembangan kawasan akan terhenti dan mati kalau sumber migasnya habis suatu saat nanti. Contohnya adalah proyek kilang gas bumi Arun di Aceh.

(Baca: Mencuri Kejernihan di Masela)

Pengembangan kawasan tersebut saat ini praktis terhenti setelah pasokan gasnya habis dan kilang LNG Arun berhenti beroperasi. Kini, model baru yang tengah digodok pemerintah adalah model Development Fund. Dana yang dihimpun dari proyek migas tersebut bisa dipakai untuk mengembangkan kawasan secara berkelanjutan, sesuai potensi daerahnya masing-masing. Model ini sudah diterapkan pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan proyek migasnya.        

Menurut pejabat itu, Development Fund seharusnya bisa diterapkan sejak lama sebagai sebuah model ideal eksploitasi sumberdaya alam tak bisa diperbarui agar adil terhadap generasi mendatang. Pasalnya, dengan cara itulah ada dana abadi yang dapat dipakai untuk pembangunan berkelanjutan. Dana itu dari hasil keuntungan proyek migas, yang disimpan dan digunakan untuk pembangunan kawasan di masa depan.

Pejabat itu menyatakan, pemerintah tengah serius menggodok konsep Development Fund itu sehingga bisa diterapkan tak hanya untuk Blok Masela, namun pada pengembangan blok migas lainnya. “Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas) yang ditugaskan Presiden untuk merumuskan konsep Development Fund sehingga bentuknya adalah perpres (Peraturan Presiden),” kata pejabat yang tidak mau disebutkan identitas namanya kepada Katadata, Minggu (21/2).

(Baca: Kisruh Blok Masela, Faisal Basri: Perusahaan Pipa Punya Siapa?)

Kalau konsep itu sudah matang dan bisa dijalankan maka kemungkinan pemerintah akan memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema laut (FLNG). Pasalnya, berdasarkan perhitungan, pendapatan yang diterima pemerintah kalau menggunakan pipa dan kilang di darat (onshore) cuma 9-10 persen dari total pendapatan. Adapun mayoritas pendapatan akan dinikmati operator dan dua pemegang saham Blok Masela: Inpex dan Shell.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari pemerintah, baik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said maupun Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Sudirman belum membalas pesan singkat melalui layanan Whatsapp yang dikirim Katadata. Sedangkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengaku tidak mengetahui mengenai konsep Development Fund tersebut. “Saya belum mendengarnya,” Kata dia kepada Katadata, Senin (22/2).

(Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)

Pengembangan Blok Masela memang sudah menjadi perdebatan sejak September tahun lalu. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menganggap skema yang tepat diterapkan adalah FLNG. Alasannya konsep tersebut lebih ekonomis dibandingkan gas dari Blok Masela harus diolah di darat. Namun skema tersebut ditentang oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Rizal menganggap jika ingin memberi dampak berganda bagi masyarakat dan perekonomian daerah, maka harus menggunakan skema onshore. Skema tersebut diyakini dapat menumbuhkan industri seperti industri petrokimia. 

Reporter: Arnold Sirait, Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait