Dua Calon Pengawas Bank OJK Fokus Sinergi Bank Besar dan Kecil

"Konsolidasi bank itu satu hal yang penting. Kalau tidak konsolidasi, akan sulit bersaing. Makanya, kami akan dorong perbankan untuk merger atau akuisisi, itu akan lebih baik," kata Agusman.
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
6 Juni 2017, 18:26
OJK
Katadata | Arief Kamaludin

Dua calon Kepala Pengawas Industri Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalani tahap uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Dewan Komisioner OJK dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka adalah Heru Kristiana dan Agusman, yang sama-sama menaruh perhatian besar terhadap sinergi di antara bank, khususnya bank besar dengan kecil, untuk memacu inklusi keuangan.

Heru, yang kini menjabat Deputi Komisioner OJK, menjelaskan salah satu program yang akan dijalankannya adalah meningkatkan peran dan pemberdayaan bank-bank kecil, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bank kecil akan kami kembangkan sesuai kapasitas dan kemampuan mereka. Kami akan berikan kompetisi yang fair, di mana bank besar akan kami dorong untuk menjadi bapak angkat mereka," ujar Heru di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (6/6).

(Baca: Sigit Pramono Janji OJK Berhemat Agar Pungutan Industri Tak Naik)

Ia mencontohkan, bank-bank besar seperti Bank Central Asia (BCA) pasti akan kesulitan menjangkau nasabah di daerah-daerah terpencil, seperti di Maluku Utara. Dengan menggandeng lembaga perbankan di daerah seperti BPD atau BPR, akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perekonomian masyarakat pun dapat berkembang dan menjadi kontributor dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Heru menyatakan, program OJK saat ini seperti Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) akan dievaluasi. Tujuannya untuk lebih mensinkronkan program OJK dengan branding yang telah dibangun oleh lembaga perbankan.

Secara umum, dia telah menyusun lima pilar untuk memajukan OJK, khususnya di sektor pengawasan terhadap lembaga perbankan ini. Pertama, meningkatkan pengawasan terhadap bank, terutama dalam kontrol internal perbankan, agar tahan terhadap krisis yang bisa terjadi di kemudian hari.

Kemudian, meningkatkan kemampuan perbankan dalam menghadapi shadow banking atau layanan keuangan berbasiskan teknologi (financial technology/fintech) dan evaluasi internal OJK untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua, pegawasan terintegrasi. Selain membentuk komite terintegrasi, OJK juga berwenang melakukan tindakan sehingga keputusan OJK tidak terkotak-kotak. Ketiga, peningkatan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dengan meningkatkan peran BPD dan BPR, serta perbankan syariah.

Keempat, inklusi keuangan akan ditingkatkan lebih baik. Perbankan nantinya tidak hanya menjalankan regulasi, tapi aturan OJK akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan perbankan itu sendiri. 

Kelima, peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, hingga Komisi XI DPR. (Baca: Ikut Seleksi Calon Bos OJK, Wimboh Janjikan Sanksi 'Shock Therapy')

Pada kesempatan berbeda, Agusman mengutarakan tiga misinya sebagai calon Kepala Pengawas Industri Perbankan OJK. Pertama, meningkatkan dukungan perbankan terhadap taraf hidup rakyat. Kedua, terjaganya stabilitas sistem keuangan. Ketiga, terlindunginya kepentingan konsumen.

"Caranya salah satunya dengan mendorong peningkatan kredit pemberdayaan ekonomi rakyat dan usaha produktif," ujar Agusman, yang pernah menjabat Pelaksana tugas Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan Bank Indonesia tahun 2015.

Untuk mencapai hal tersebut, Agusman telah menyusun beberapa langkah. Pertama, membuat terobosan dari sisi pengaturan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat dan usaha produktif.

Kedua, menyediakan basis data kredit nasabah yang lebih baik dan memperkenalkan kolateral yang lazim dimiliki masyarakat umum. Ketiga, mendorong kompetisi yang lebih baik di industri perbankan.

Keempat, meningkatkan transparansi suku bunga. Kelima, memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan industri perbankan lainnya.

Di samping itu, Agusman menyatakan, akan menegakkan kedaulatan perbankan domestik. Berbagai cara yang akan dilakukannya meliputi revitalisasi peran bank milik negara (BUMN), transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), penguatan perbankan syariah dan BPR.

Selain itu, penguatan peran bank asing melalui inkorporasi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), dan reformasi arsitektur perbankan Indonesia dan percepatan konsolidasi perbankan. "Jadi konsolidasi itu juga satu hal yang penting. Kalau tidak konsolidasi, akan sulit bersaing. Makanya, kami akan dorong perbankan untuk merger atau akuisisi, itu akan lebih baik," ujarnya.

 

Editor: Yura Syahrul

Video Pilihan

Artikel Terkait