Brebes Jadi Lokasi Proyek Percontohan Pengentasan Kemiskinan
Hari ini Presiden Joko Widodo berangkat ke Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah, untuk meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di perdesaan, dengan memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.
Untuk program pengentasan kemiskinan ini, pemerintah memilih Brebes sebagai lokasi proyek percontohannya. Ada beberapa alasan mengapa Brebes dipilih menjadi tempat proyek percontohan pengentadan kemiskinan. Salah satunya karena Brebes merupakan sentra produksi bawang Indonesia. Bawang adalah komoditas yang berkontribusi cukup besar pada inflasi. Namun faktanya kesejahteraan petani bawang selama ini masih relatif rendah. Sebagian besar keuntungan yang dari komoditas ini dinikmati pedagang perantara.
“Melalui peluncuran program ini, diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya,” ujar Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dalam keterangannya saat mendampingi Jokowi di Brebes, Senin (11/4). (Baca: Inflasi Rendah Berperan Turunkan Penduduk Miskin 80 Ribu Orang)
Program ini dilakukan lintas kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian lain yang terlibat dalam program ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ari mengatakan program ini merupakan sinergi beberapa program untuk memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan. Salah satunya program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN, yang melibatkan perbankan negara. (Baca: Bank Dunia Sarankan Dana Desa Dimaksimalkan untuk Infrastruktur)
Program lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan, sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kota. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
Dari sisi produksi, Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR akan bersinergi dalam penyediaan sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluhan. Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce).
Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi ini akan memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.
Contoh aplikasi e-commerce yang digunakan adalah aplikasi info pasar dan market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM. (Baca: Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total)
