Pemerintah Diminta Transparan Soal Blok Masela
Asosiasi Migas di Indonesia atau Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta pemerintah untuk transparan dalam setiap pengambilan keputusan mengenai Blok Masela di Laut Arafura. Ini diperlukan agar kontraktor minyak dan gas bumi bisa nyaman dan tenang berinvestasi di Indonesia.
Wakil Presiden IPA Ignatius Tenny Wibowo menyatakan proses pengambilan mengenai suatu proyek minyak dan gas bumi harus dibuat sederhana, misalnya, terkait proses pengajuan rencana pengembangan wilayah atau Plan of Development (POD). “Tahapan ke mana aja harus benar-benar jelas, semaksimal mungkin prosesnya simple, koordinasi juga harus bagus," kata Tenny saat konferensi pers konvensi IPA di Jakarta, Jumat, 15 April 2016. (Baca:Jokowi Libatkan Intelijen dalam Putusan Blok Masela).
Dalam kasus Blok Masela, koordinasi antar Kementerian pun harus lebih baik. Kalau selama ini sektor energi ada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebaiknya semua proses harus ada di tangan Menteri Energi. Dengan begitu ada kepastian bagi investor yang ingin investasi di Indonesia. “Proses pengambilan keputusan ini harus jelas dan transparan, sehingga dari sisi investor tahu apa yang harus dilakukan,” ujar dia.
Sementara itu, meski tidak sesuai dengan yang diharapkan, Manajemen Inpex Corporation tetap menerima keputusan yang sudah diambil pemerintah. Manager Communication and Relation Inpex Usman Slamet mengatakan sebagai operator Blok Masela, Inpex tidak akan hengkang. Inpex akan menjalankan keputusan yang sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo yakni memerintahkan pengembangan blok tersebut menggunakan skema kilang di darat atau onshore.
Hanya saja saat ini masih mempelajari pengembangan Blok Masela dengan skema itu. Sayangnya Usman tidak mau merinci perkembangan dari kajian yang sudah dilakukan Inpex. Yang jelas, lahan untuk membangun kilang gas dari Masela sampai saat ini belum ditentukan. “Banyak yang dikaji, bangun pondasinya bagaimana kan butuh waktu. Kami coba pahami dulu suratnya," kata dia di Hotel Dharmawangsa. (Baca: SKK Migas: Para Bupati Jangan Berebut Lokasi Kilang Masela).
Inpex baru menerima surat pemberitahuan dari pemerintah mengenai Blok Masela awal bulan ini. Surat itu berisi permintaan agar Inpex memperbaiki proposal rencana pengembangan (POD) blok kaya gas di Laut Arafura, Maluku tersebut. Jadi, dalam perbaikan proposal POD itu, Inpex harus menyusun rencana pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang pengolahan di darat.
Surat itu merupakan jawaban tertunda dari proposal yang dikirimkan Inpex kepada pemerintah sejak 3 September tahun lalu. Saat itu, Inpex mengajukan proposal rencana penambahan kapasitas kilang terapung atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun. Alasannya, cadangan yang ada di blok tersebut meningkat dari 6,9 triliun kaki kubik (tcf) menjadi 10,73 tcf.
Proposal tersebut sudah disetujui oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun ketika hasilnya direkomendasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Oktober 2015, proposal tersebut mendapat tentangan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. (Baca: Rizal Ramli: Banyak yang Antre Kalau Inpex Kabur dari Masela).
Rizal menilai pengolahan gas Blok Masela tidak tepat jika menggunakan FLNG. Untuk meningkatkan pembangunan daerah wilayah Maluku, kilang tersebut harus dibangun di darat. Polemik ini pun berlangsung sekitar tujuh bulan sebelum akhirnya Presiden memutuskan untuk menggunakan skema darat. Presiden Jokowi mengumumkan nasib Blok Masela pada Rabu 23 Maret 2016 di ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.
