DPR Waspadai Dampak Popularitas Pokemon GO
Saat Membahas pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2017, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Isma Yatun meminta pemerintah meningkatkan fungsi pariwisata di masyarakat. Salah satu yang ia kritisi adalah dampak popularitas game Pokemon GO bagi masyarakat.
Dia menilai pemerintah telah melakukan kesalahan dengan membebaskan visa bagi 169 negara. Ia pun mencemaskan dampak aplikasi permainan mobile Pokemon GO sebagai dampak globalisasi.
“Ini harus diperhatikan, jangan sampai masyarakat gegar budaya,” ujar Ismayatun dalam rapat kerja di DPR mengenai pokok kebijakan belanja pemerintah pusat, Senin, 18 Juli 2016. (Lihat Ekonografik: Demam Pokemon Go Landa Indonesia).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap pemerintah memperhatikan fungsi pariwisata bagi perekonomian dan masyarakat dalam penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut ada empat fungsi kebijakan pariwisata.
Pertama, sebagai pemasaran untuk memaksimalkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik. Kedua, pembangunan destinasi untuk meningkatkan daya saing di dalam dan luar negeri.
Ketiga, pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal. Keempat, pembangunan kelembagaan pariwisata. (Baca: Pokemon GO Mewabah, Nilai Saham Nintendo Melonjak 25 Persen).
