Sebelumnya proses pembukaan data nasabah bank mencapai 239 hari.
Pajak
Katadata | Arief Kamaludin

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat proses pembukaan data nasabah perbankan untuk keperluan pajak dengan signifikan. Targetnya proses pembukaan data nasabah ini hanya akan memakan waktu 14 hari dari sebelumnya yang mencapai 239 hari.

Upaya mempercepat proses ini dilakukan dengan meluncurkan dua aplikasi di Kementerian Keuangan dan OJK. Kemenkeu meluncurkan Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia) dan OJK meluncurkan Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab). Aplikasi ini menjadi sistem perizinan kedua lembaga, terkait pembukaan data rahasia nasabah bank yang sedang diselidiki Direktorat Jenderal Pajak.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

 "Dari Kementerian Keuangan, kami telah menerbitkan aturan berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk Akasia di internal kami," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/3). (Baca: Ditjen Pajak: UU Bank Hambat Keterbukaan Informasi Keuangan)

Sri mengatakan dengan lamanya proses pembukaan data nasabah, maka wajib pajak terkait dapat langsung memindahkan aset dengan cepat tanpa sempat terdeteksi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sistem ini maka informasi terkait potensi penerimaan pajak akan dapat dikumpulkan dengan cepat.

Sebelumnya, Ditjen Pajak harus melalui proses panjang untuk bisa mengakses data bank wajib pajak yang sedang diselidiki. Pertama, Ditjen Pajak harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan setiap kali ingin meminta data perbankan. Setelah surat permohonannya disetujui, Menkeu mengajukan surat tersebut kepada OJK.

Semua proses ini dilakukan secara manual, makanya waktu yang dibutuhkan mencapai ratusan hari. Dengan adanya sistem aplikasi ini semuanya dilakukan secara online, sehingga proses pengajuan pembukaan data rahasia perbankan ini bisa dipangkas hingga 225 hari. (Baca juga: Pembayaran Pajak Rendah, OECD: Indonesia Peringkat 148)

Sri Mulyani juga mengatakan peluncuran sistem ini merupakan bagian dari persiapan pertukaran data otomatis terkait pajak yang akan berlaku pada tahun 2017 mendatang. Dirinya khawatir apabila sistem semodel ini tidak diterapkan maka Indonesia akan dikucilkan dunia seiring keterbukaan informasi ini berlaku.

Sri juga meminta nasabah perbankan tidak khawatir akan cepatnya proses pembukaan data nasabah. Dia memastikan dengan cepatnya proses pembukaan ini, maka Ditjen Pajak akan selalu dituntut untuk semakin menjaga integritasnya dalam mengejar penerimaan pajak.

"Kerahasiaan tetap dijaga, kalaupun kami melakukan (pembukaan data nasabah) maka ini karena tugas negara," katanya. (Baca: Banyak Aturan Perlu Direvisi Hadapi Pertukaran Data Keuangan Global)

Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad memberitahu beberapa fitur akan masuk dalam aplikasi ini. Contohnya adalah sistem auto rejection, di mana permintaan yang tidak sesuai ketentuan perpajakan, akan langsung ditolak secara otomatis.

"Dengan (aplikasi) ini banyak yang akan kami tahu, seperti data per nasabah, per bank, serta kelompok wilayah," kata Muliaman.

Artikel Terkait
"Minat masyarakat terhadap bank syariah memang terus meningkat, tetapi OJK akan terus mendorong industri mensosialisasikan (produknya)," kata Soekro
Industri dalam negeri akan tumbuh. Kemudian industri-industri tersebut bisa memberikan pendapatan lagi bagi negara melalui pajak.
OJK masih melakukan kajian dalam memetakan transaksi investasi bitcoin.