"Pendanaan baru ini merupakan salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengurangi ketimpangan"
Bank Dunia
Arief Kamaludin | Katadata

Bank Dunia (World Bank) kembali mengucurkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendapatkan pendanaan ini untuk membiayai infrastruktur dasar, khususnya di daerah.

Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan ini pada 10 Maret lalu. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan, pembiayaan ini untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) menambah investasi infrastruktur.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerima dana tersebut untuk mendukung Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Pendanaan ini kemudian akan menjadi tambahan akses kredit bagi pemda untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi. Dengan adanya pendanaan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah di seluruh Indonesia.

"Pendanaan baru ini merupakan salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengurangi ketimpangan, sehingga masyarakat paling miskin bisa menerima manfaat pertumbuhan,” kata Rodrigo Chaves dalam keterangan pers yang diterima Katadata, Selasa (14/3).

(Baca: Sri Mulyani Minta Pemda Lebih Efektif Belanjakan Dana APBN)

Bank Dunia merasa selama ini Pemda mengalami banyak kesulitan dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar. Pangkal soal utamanya karena anggaran yang terbatas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) biasanya hanya mampu mendanai proyek-proyek yang bisa selesai dalam satu tahun. Melalui pembiayaan ini, harapannya bisa memperbaiki pemberian layanan di tingkat daerah serta meningkatkan kesetaraan peluang bagi masyarakat miskin menikmati pertumbuhan ekonomi.

Terkait dana ini, Pemda mengusulkan lima fasilitas proyek infrastruktur yang dibiayai. Program atau fasilitas yang dimaksud yakni air bersih dan sanitasi termasuk sistem saluran air; infrastruktur lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase; perumahan terjangkau dan perbaikan kawasan kumuh; infrastruktur transportasi dan logistik; serta infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar tradisional.

(Baca: Jokowi Berharap Proyek Infrastruktur Angkat Perekonomian Kaltim)

“Saat ini, instrumen keuangan yang tersedia di Indonesia untuk investasi infrastruktur tingkat lokal masih terbatas. RIDF kami harap bisa mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya di kawasan perkotaan,” ujat Senior Urban Economist Bank Dunia Marcus Lee.

Melalui Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN), Bank Dunia juga memberikan hibah sebesar US$ 3 juta. Hibah ini digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang telah diusulkan.

IDSUN tidak hanya mendapat bantuan hibah dari World Bank. Sebelumnya Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) juga telah menjadi kontributor pertama dari program ini. Ini merupakan pendanaan bersama yang ketiga antara Bank Dunia dengan AIIB di Indonesia.

(Baca: Alami Ketimpangan, Sulteng Usul Kakao Masuk Program Strategis)

Februari lalu, Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar US$ 125 juta untuk memperbaiki 140 bendungan di Indonesia. Pada Juli 2016, juga menambah pendanaan sebesar US$ 216,5 juta untuk mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh, dalam meningkatkan infrastuktur di kawasan kumuh.

Artikel Terkait
Ada kemungkinan proyek kereta cepat akan diintegrasikan dengan Bandara Kertajati.
Pemerintah menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 7 triliun untuk pembangunan infrastruktur ini