"Otomatis dengan ada pembukuan (bayar pajak) bisa lebih kecil pajaknya. Kan ada dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan,"
Spt pajak
Katadata | Arief Kamaludin

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pengusaha dan profesional untuk membuat pembukuan keuangan terkait dengan penghasilannya per bulan. Dengan adanya pembukuan keuangan, Ditjen Pajak memastikan pembayaran pajak bisa lebih murah.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dengan pembukuan keuangan, pihaknya akan lebih mudah melakukan perhitungan. Jika tidak ada pembukuan, maka akan dikenakan pajak final dengan metode penghitungan yang telah ditetapkan DJP berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 tahun 2015. 

"Otomatis dengan ada pembukuan (bayar pajak) bisa lebih kecil pajaknya. Kan ada dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan," ujar Ken dalam Media Gathering di Hotel BW Suites, Belitung, Minggu malam (16/4). (Baca: Kuartal I 2017, Penerimaan Pajak Tumbuh 18,13 Persen)

Selama ini, kebanyakan wajib pajak menyampaikan laporan penghasilannya tanpa pembukuan keuangan. Makanya, pihak DJP menghitung besaran pajaknya berdasarkan dengan tarif normal, sesuai profesi atau usahanya masing-masing. Rumus perhitungannya adalah (tarif normal x penghasilan) - penghasilan tidak kena pajak (PTKP) x tarif dari UU Pajak Penghasilan (PPh).

Ken mencontohkan wajib pajak yang berprofesi sebagai pekerja seni atau artis berpenghasilan Rp 500 juta pertahun, maka perhitungannya menjadi (62,5 persen x Rp 500 juta) - PTKP x 25 persen hasilnya sekitar Rp 64 juta lebih. Angka ini tentunya jauh lebih besar jika artis tersebut telah melakukan pembukuan keuangan.

(Baca: Penerimaan Seret, Sri Mulyani Bidik Rasio Pajak Cuma Naik 1 Persen)

Jika wajib pajak memiliki pembukuan keuangan, maka perhitungannya menjadi penghasilan Rp 500 juta dikurang biaya-biaya pengeluaran lain yang dikeluarkan, misalkan Rp 100 juta. Pengeluaran lain ini meliputi biaya operasional seperti pengeluaran untuk baju pendukung, sepatu, dan lainnya.

Sehingga, penghasilannya yang dihitung dari artis ini hanya sebesar Rp 400 juta. Perhitungan pajaknya menjadi (62,5 persen x Rp 400 juta) - Rp 54 juta x 25 persen. Hasilnya, artis tersebut hanya membayar pajak sebesar Rp 49 juta. "Jadi ini mendorong orang untuk melakukan pembukuan. Menjadi tertib administrasi," ujar Ken.

Meski pajak yang diambil dari satu wajib pajak ini terlihat semakin kecil, tetapi tidak serta-merta menurunkan pendapatan pajak yang bisa dikumpulkan. Ken menjelaskan dengan adanya pembukuan, maka pihak DJP akan memiliki data untuk menagih pajak ke wajib pajak lain yang termasuk dalam biaya yang dikeluarkan satu wajib pajak tersebut. Sehingga, objek pajak bisa semakin meluas.

"Dengan tidak final, kami punya data akurat dari pembukuan. Memang lebih kecil, tapi bisa dikenakan ke yang punya pendapatan lainnya (dari data biaya yang dikeluarkan satu wajib pajak)," ujarnya. (Baca: Perppu Buka Data Keuangan Segera Terbit, Pajak Buat Aturan Teknis)

Artikel Terkait
Target penerimaan pajak naik Rp 137,7 triliun, sedangkan penerimaan bea dan cukai turun Rp 18,9 triliun.
Pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak lantaran akan mengoptimalkan belanja pemerintah guna mendorong laju perekonomian.
“Mahasiswa yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) itu yang keren.”