Pemerintah Tawarkan 57,5 Persen Proyek Strategis ke Swasta
Pemerintah tengah mencari dana untuk pengerjaan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan kebutuhan dana untuk mengerjakan 245 proyek dan 2 program membutuhkan Rp 4.197 triliun.
Ketua tim pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan dana tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 525 triliun. Kemudian dari investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (APBD) sebanyak Rp 1.258 triliun. Sisanya sebesar Rp 2.414 triliun akan menjadi nilai investasi yang ditawarkan kepada swasta.
Dia mengatakan estimasi realisasi PSN membutuhkan partisipasi swasta sebesar 58 persen dari kebutuhan pendanaan. "Kami mengharapkan swasta bisa cukup besar sementar APBN/APBD hanya 12 persen dan BUMN/BUMD sebesar 30 persen," kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (6/7).
(Baca: Kurang Dana, Target Proyek Infrastruktur Kemenhub 2019 Sulit Tercapai)
Untuk memenuhi kebutuhan dana dari pihak swasta, Wahyu mengatakan akan menggunakan metode pembayaran Limited Concession Scheme (LCS). Pembiayaan dengan model seperti ini belum pernah ada di Indonesia dan akan diusulkan ke kementerian dan lembaga terkait.
Sistem pendanaan LCS merupakan pendayagunaan aset pemerintah. "Intinya, kita akan mempunyai upfront payment (pembayaran di depan) dari swasta, uang itu akan kami gunakan untuk membangun infrastruktur," kata Wahyu.
