Banyak Toko Tutup, Pengelola Mal Minta Kelonggaran Pajak

Banyaknya gerai retail yang tutup akhir-akhir ini membuat pengelola pusat perbelanjaan meminta pemerintah untuk mengurangi beban pajak. Permintaan ini disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Stefanus Ridwan mengungkapkan, banyak sekali komponen pajak yang harus dibayar oleh peretail yang berjualan di mal. Dari mulai pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, hingga pajak dari pembayaran listrik, hingga reklame.

"Aneh juga, padahal reklame di dalam mall da bukan di tempat umum," ujar Stefanus usai bertemu JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10).

Semua beban pajak ini, menurut Stefanus, membuat peretail yang berjualan di mal menjadi kurang kompetitif dibandingkan mereka yang menjual produk secara online di e-commerce atau secara diam-diam di sosial media.

(Baca juga:  Rambah Digital, Ramayana Jual Produk Lewat Tokopedia dan Lazada)

Stefanus menilai, pergeseran ke sistem belanja online tak bisa dianggap remeh. Meskipun masih sekitar 1-2% dari total keseluruhan aktivitas belanja masyarakat, namun apabila dihitung, nominal belanja online bisa saja menjadi besar.