Advertisement
Advertisement
Analisis | Kontroversi Kesenjangan Gaji Dokter Umum di Indonesia - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Kontroversi Kesenjangan Gaji Dokter Umum di Indonesia

Foto: Joshua Siringo ringo/ Ilustrasi/ Katadata
Stereotip awam terhadap profesi dokter biasanya bergaji besar. Padahal, kenyataannya gaji dokter umum di Indonesia bisa jadi tak lebih besar dari seorang juru parkir. Dokter terpaksa bekerja di tiga tempat untuk memenuhi standar gaji yang sesuai.
Aditya Widya Putri
18 April 2023, 14.06
Button AI Summarize

Cerdas, masa depan cerah, dan kaya. Begitu kiranya stereotip awam terhadap profesi dokter. Faktanya gaji seorang dokter umum bisa jadi lebih kecil dari juru parkir.

Anda tak salah baca dan ini bukan berita bualan. Survei Junior Doctor Networks (JDN) Indonesia membuktikan fenomena tersebut.

“Dokter umum pengganti, atau dokter klinik biasanya dibayar dengan alokasi ‘uang duduk’ dan ‘uang berpasien’ jumlahnya antara Rp1.000-4.000,” kata Makhyan Jibril, tim riset sekaligus anggota JDN membuka obrolan dengan Katadata, Rabu, 12 April 2023 lalu.

Fenomena ini kontradiktif dengan asumsi masyarakat, bahwa dokter sudah pasti kaya raya. Padahal ketidakmerataan dokter di tiap daerah adalah pemicu utamanya.

Indonesia memang kekurangan dokter. Penyebarannya pun terpusat di kota-kota besar. Alhasil “kelebihan” dokter ini harus puas mengisi sisa jasa dari dokter lain yang telah memiliki praktik tetap.

“Memang tidak semua punya gaji rendah. Ada juga yang gajinya sudah Rp12,5 juta dalam sekali praktik, tapi persentasenya kecil,” ujar Makhyan.

Sebanyak 85% gaji dokter umum berada di bawah rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI merekomendasikan gaji standar dokter umum sebesar Rp12,5-15 juta per bulan.

Hasil survei menyebut masih ada 8,89% dokter umum yang mendapat gaji di bawah Rp1,5 juta di tempat praktik utama. Bahkan juru parkir sekalipun bisa mendapat hingga Rp500 ribu per hari.

Hanya sekitar 5,53% dokter umum yang mendapat gaji Rp12,5 juta dengan praktik di satu tempat dan jam kerja rasional selama 42,1 jam per minggu.

Sisanya dengan standar jam kerja yang sama 94,47% mengaku tak mendapat gaji sesuai standar IDI. Untuk mendapat gaji di atas Rp10 juta, rata-rata mereka harus bekerja di tiga tempat dengan jam kerja mencapai lebih dari 60 jam per minggu.

Artinya setiap hari para dokter umum ini bekerja 8,6 jam tanpa libur demi gaji yang sesuai.

“Ini menunjukkan ada ketidakmerataan pendapatan dokter umum di Indonesia. Mereka yang ada di rumah sakit swasta atau kota besar jomplang dengan dokter umum di daerah terpencil atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.”

Siasat Dokter Umum Mengais Kepantasan Gaji

Nasib dokter umum layaknya guru di negeri ini, diglorifikasi habis-habisan hingga terasa tak punya hak menuntut, termasuk soal mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Seolah jika menjadi dokter atau tenaga kesehatan apapun, harus ikhlas dan legowo dengan berapapun pendapatan yang diterima. Intinya: harus mendahulukan kepentingan pasien.

Padahal dokter umum juga manusia biasa. Punya keluarga, punya kebutuhan harian yang harus dibeli dengan uang. Bahkan bekerja mati-matian di tiga tempat demi memenuhi sederet kebutuhan itu pun tak diganjar bayaran setimpal.

“Pada kenyataannya meskipun dokter umum sudah berpraktik lebih dari tiga tempat, hanya 16,15% dokter yang mendapatkan gaji sesuai rekomendasi IDI,” ujar Makhyan.

Apalagi standar gaji IDI tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga kebanyakan gaji dokter umum bergantung pada kapasitas masing-masing fasilitas kesehatan.

Skema gaji dokter umum yang rendah ditemukan JDN paling banyak di Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Studi ini melibatkan 452 sampel dokter yang diverifikasi dengan nomor pokok anggota IDI aktif dan bukan dokter internship.

Berbeda dengan dokter spesialis yang punya skema gaji pay per service. Bayaran mereka dihitung berdasar jenis atau jumlah pelayanan kesehatan tiap pasien. Sementara gaji dokter umum dihitung kapitasi alias borongan.

Sistem kapitasi membayar seluruh fasilitas rumah sakit secara borongan bergantung jumlah pasien yang jadi tanggungan. Gaji dokter umum juga bergantung pada jumlah kapitasi yang didapat fasilitas kesehatan.

Fenomena gaji rendah dokter umum, menurut Makhyan juga terjadi pada tenaga kesehatan lain yang jumlahnya berlebih, misal perawat dan bidan.

“Jadi dokter umum dan perawat ini dikasih berapapun mau. Daripada tidak kerja,” kata dia menerangkan perjalanan karier dokter. 

“Ambil saja untuk jadi batu loncatan, nantinya bikin klinik, daftar PNS, atau spesialis.” 

Agar pendapatan mereka mencukupi, beragam cara dilakukan. Seperti guru yang ambil kerja sampingan dengan memberi les, dokter umum bekerja di banyak tempat. Termasuk membuka layanan telemedisin.

Layanan konsultasi online tengah populer karena dianggap lebih praktis dan murah. Tak perlu berlama-lama mengantre berebut slot konsultasi dokter. Obat pun hanya tinggal tunggu diantar ojek daring.

Seorang dokter yang mengisi aplikasi konsultasi kesehatan, membeberkan estimasi insentif yang diberikan provider di tahun 2018, antara Rp4-5 ribu per jawaban. Setiap pengguna yang menekan tombol “terima kasih” membuat dokter tersebut menerima tambahan komisi Rp1.000.

Dalam seminggu, si dokter bisa mendapatkan jatah mengisi 18-20 jawaban selama tiga jam dalam tiga hari. Total dalam sebulan, pemasukan dari telemedisin mencapai Rp1 juta. Jumlah ini lebih besar jika si dokter mau membuka konsultasi pada jam-jam sibuk.

“Dokter niatnya menolong orang, bukan balik modal jadi pengusaha. Tapi sebaiknya beri imbal balik yang sesuai, kami tidak minta berlebihan juga.”

Menanggapi studi ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam waktu dekat akan menentukan skema gaji minimal di rumah sakit vertikal sebagai institusi di bawah Kementerian Kesehatan.

“Kalau saat dicoba ternyata rumah sakit bisa, maka kita bisa menaikkan basic salary para dokter ini,” katanya saat melakukan Dialog Dengan Dokter yang diselenggarakan oleh Junior Doctor Networks (JDN) secara daring, Minggu, 9 April 2023.

Editor: Aditya Widya Putri