Saksi Prabowo-Sandiaga Paparkan Klaim Temuan NIK Bermasalah

Dimas Jarot Bayu
19 Juni 2019, 18:10
gugatan hasil Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga, MK
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Idham Amiruddin selaku saksi dari calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto  dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (19/6). 

Saksi fakta yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Idham Amiruddin menjelaskan temuannya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga bermasalah pada sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6).

Ada empat hal disampaikan Idham berkaitan dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), antara lain masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) kecamatan siluman, dugaan rekayasa NIK, dugaan data pemilih ganda, dan dugaan adanya pemilih di bawah umur.

Terkait dengan NIK kecamatan siluman, Idham mengatakan dirinya menemukan adanya NIK di DPT yang kode kecamatannya tak sesuai. Jumlah NIK kecamatan siluman ini ia katakan mencapai 56.832 data.

Menurut Idham, persoalan tersebut terjadi di beberapa daerah, di Bogor, Jawa Barat, Bengkulu dan Sulawesi Selatan. Ia menyatakan, seharusnya di Bogor hanya ada 40 kode untuk tiap kecamatan, namun ia menemukan kode berbeda dari yang telah ditentukan oleh Kemendagri.

“Ini ada yang lebih (kode kecamatan di Bogor). Ini yang disebut NIK berkecamatan siluman,” kata Idham.

Menurut Idham, kasus NIK kecamatan siluman paling banyak ditemukan di Bengkulu. Hanya saja, Idham lupa berapa banyak jumlah masalah tersebut.

Terkait NIK rekayasa, Idham menilai hal itu terjadi karena ada ketidaksesuaian elemen data pemilih. Ia mencontohkan hal itu seperti adanya pemilih perempuan, tapi kode NIK-nya laki-laki. Selain itu, Idham juga menyebutkan adanya ketidaksesuaian tanggal dan bulan dalam NIK.

Idham mengklaim, jumlah NIK rekayasa tersebut mencapai 10 juta dan terbanyak berasal dari Bogor. “Ada 430 lebih (NIK rekayasa). Ini tertinggi di Indonesia,” kata Idham.

Terkait masalah pemilih ganda, Idham mengaku menemukannya setelah memeriksa kesesuaian nama dan tanggal lahir para pemilih. Menurutnya, data pemilih ganda tersebut mencapai dua juta orang.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...