Saksi Prabowo-Sandiaga Paparkan Klaim Temuan NIK Bermasalah

Saksi fakta yang dhadirkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyampaikan sejumlah temuan DPT bermasalah, namun tidak bisa merinci data temuan yang ia utarakan.
Dimas Jarot Bayu
19 Juni 2019, 18:10
gugatan hasil Pilpres 2019, Prabowo-Sandiaga, MK
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Idham Amiruddin selaku saksi dari calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto  dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (19/6). 

Saksi fakta yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Idham Amiruddin menjelaskan temuannya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga bermasalah pada sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6).

Ada empat hal disampaikan Idham berkaitan dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), antara lain masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) kecamatan siluman, dugaan rekayasa NIK, dugaan data pemilih ganda, dan dugaan adanya pemilih di bawah umur.

Terkait dengan NIK kecamatan siluman, Idham mengatakan dirinya menemukan adanya NIK di DPT yang kode kecamatannya tak sesuai. Jumlah NIK kecamatan siluman ini ia katakan mencapai 56.832 data.

Menurut Idham, persoalan tersebut terjadi di beberapa daerah, di Bogor, Jawa Barat, Bengkulu dan Sulawesi Selatan. Ia menyatakan, seharusnya di Bogor hanya ada 40 kode untuk tiap kecamatan, namun ia menemukan kode berbeda dari yang telah ditentukan oleh Kemendagri.

Advertisement

“Ini ada yang lebih (kode kecamatan di Bogor). Ini yang disebut NIK berkecamatan siluman,” kata Idham.

Menurut Idham, kasus NIK kecamatan siluman paling banyak ditemukan di Bengkulu. Hanya saja, Idham lupa berapa banyak jumlah masalah tersebut.

Terkait NIK rekayasa, Idham menilai hal itu terjadi karena ada ketidaksesuaian elemen data pemilih. Ia mencontohkan hal itu seperti adanya pemilih perempuan, tapi kode NIK-nya laki-laki. Selain itu, Idham juga menyebutkan adanya ketidaksesuaian tanggal dan bulan dalam NIK.

Idham mengklaim, jumlah NIK rekayasa tersebut mencapai 10 juta dan terbanyak berasal dari Bogor. “Ada 430 lebih (NIK rekayasa). Ini tertinggi di Indonesia,” kata Idham.

Terkait masalah pemilih ganda, Idham mengaku menemukannya setelah memeriksa kesesuaian nama dan tanggal lahir para pemilih. Menurutnya, data pemilih ganda tersebut mencapai dua juta orang.

(Baca: Hakim MK Pertanyakan Bukti Prabowo-Sandiaga Soal DPT Bermasalah)

Dari jumlah tersebut, Idham menyebut data pemilih ganda paling banyak berasal dari Papua. Namun, Idham tak bisa merincikannya.

Sedangkan, terkait data pemilih di bawah umur, Idham mengaku menemukan adanya pemilih yang umurnya 1, 2, hingga 6 tahun. Meski demikian, lagi-lagi Idham tidak bisa merincikan datanya.

Komisioner KPU Hasyim Asyari lalu menanyakan kepada Idham apakah mengetahui siapa pemenang Pilpres 2019 di Bogor. Sebab, wilayah tersebut dianggap yang kesalahan DPT-nya paling banyak oleh Idham.

“Secara jujur, saya tidak tahu. Karena target (analisa DPT untuk) pemilihan yang jujur," kata Idham.

Hasyim lalu memberitahukan bahwa pemenang Pilpres 2019 di Bogor adalah Prabowo-Sandiaga. Hasyim pun menanyakan kepada Idham siapa pemenang Pilpres 2019 di Sulawesi Selatan.

Idham lalu menjawab bahwa dirinya mengetahui siapa pemenang Pilpres 2019 di provinsi tersebut, yakni pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Hasyim pun menanyakan apakah Idham pernah melakukan pemeriksaan ke TPS terkait DPT bermasalah. Idham menjawab bahwa ia tak melakukannya, karena pemeriksaan ke TPS merupakan tugas KPU. “Itu tugas KPU, bukan saya,” kata Hasyim.

(Baca: Kuasa Hukum Prabowo Tarik 94 Kotak Barang Bukti Formulir C1 dari MK)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait