Sandiaga Kritik HUT BUMN yang Ditengarai Mengarah Ke Pilpres 2019

Menerima aduan dari serikat pekerja BUMN, Sandiaga Uno kritik rencana mobilisasi pegawai BUMN untuk kepentingan kampanye.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
10 April 2019, 16:08
Pilpres 2019, BUMN, Sandiaga Uno
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sandiaga Uno menyampaikan orasi dalam acara kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta (7/4). Sandiaga Uno mengatakan perjalanannya di lebih dari 1500 titik di Indonesia dalam masa kampanye merupakan perjalanan spiritual bagi dirinya dan Prabowo Subianto.

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno siang ini bertemu dengan sejumlah pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN itu mengeluhkan adanya mobilisasi karyawan pada ulang tahun BUMN.

Keluhan tersebut didasarkan atas kecurigaan bahwa acara ulang tahun BUMN, yang semula dijadwalkan pada tanggal 13 April, ditengarai mengarah pada dukungan calon presiden tertentu pada Pilpres 2019.

Ketua Steerint Comittee Rapat Kerja Nasional FSP Sinergi BUMN Ahmad Yunus mengatakan, saat ini pegawai-pegawai BUMN ditarik untuk mendukung calon presiden tertentu. Ia mencontohkan dalam rencana ulang tahun BUMN tanggal 13 April nanti, seluruh karyawan rencana diabsen agar hadir.

(Baca: BPN Prabowo-Sandiaga: Upaya Curang Akan Berhadapan dengan Rakyat)

"Padahal hari Sabtu dan Minggu adalah hak kami untuk libur," kata dia di sebuah restoran, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

Bahkan Yunus menyebut kaus yang diberikan untuk menghadiri acara ulang tahun BUMN, bergambar capres tertentu. Oleh sebab itu pihaknya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memperhatikan persoalan ini. Rini akhirnya memundurkan acara ulang tahun BUMN menjadi tanggal 20 April.

Pegawai Perum Jasa Tirta II ini juga menjelaskan, Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN bersikap netral, tidak mendukung salah satu calon presiden pada Pilpres 2019. Namun BUMN sebagai entitas bisnis milik negara sudah seharusnya didukung untuk profesional, termasuk dalam Pilpres 2019.

"Kami pernah sampaikan juga ke Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 tapi tidak direspon, sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 merespon," katanya.

Selain soal netralitas, organisasi yang mengaku mewadahi ratusan ribu pegawai di 38 BUMN ini, juga menolak penempatan tim sukses, relawan dan kelompok pemenangan di BUMN. Selain itu Direksi BUMN juga harus dievaluasi mengingat maraknya kasus melibatkan persuahaan pelat merah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Survei Voxpol: Elektabilitas Jokowi Hanya Unggul Tipis 5% dari Prabowo)

Selain itu, dia juga meminta presiden terpilih nantinya merombak kelembagaan Kementerian BUMN agar sesuai dengan kultur korporasi. Terakhir, ia menyerukan agar presiden terpilih mendukung lini bisnis BUMN dalam persaingan dengan swasta.

Menerima aduan tersebut, Sandiaga segera mengkritik rencana mobilisasi karyawan BUMN. Sebab, ia berpandangan masyarakat yang memberikan dukungan akan datang dengan inisiatif dan kemampuan sendiri. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus menerus menjadikan BUMN sebagai instrumen politik. "Jangan jadikan karyawan sebagai penggembira," kata Sandiaga.

Dalam pertemuannya dengan Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Sandiaga juga berjanji akan mengembalikan BUMN menjadi sebuah badan yang profesional, berintegritas dan berfungsi layaknya benteng ekonomi Indonesia. Bahkan dirinya berjanji menempatkan putra putri bangsa yang unggul, jika Prabowo-Sandiaga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. "Bukan hanya untuk kepentingan rezim," pungkasnya.

(Baca: Di Depan Ratusan Buruh, Jokowi Janji Revisi Aturan Tentang Upah)

Video Pilihan

Artikel Terkait