Sandiaga Kritik HUT BUMN yang Ditengarai Mengarah Ke Pilpres 2019

"Kami pernah sampaikan juga ke Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 tapi tidak direspon, sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 merespon," katanya.

Selain soal netralitas, organisasi yang mengaku mewadahi ratusan ribu pegawai di 38 BUMN ini, juga menolak penempatan tim sukses, relawan dan kelompok pemenangan di BUMN. Selain itu Direksi BUMN juga harus dievaluasi mengingat maraknya kasus melibatkan persuahaan pelat merah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Survei Voxpol: Elektabilitas Jokowi Hanya Unggul Tipis 5% dari Prabowo)

Selain itu, dia juga meminta presiden terpilih nantinya merombak kelembagaan Kementerian BUMN agar sesuai dengan kultur korporasi. Terakhir, ia menyerukan agar presiden terpilih mendukung lini bisnis BUMN dalam persaingan dengan swasta.

Menerima aduan tersebut, Sandiaga segera mengkritik rencana mobilisasi karyawan BUMN. Sebab, ia berpandangan masyarakat yang memberikan dukungan akan datang dengan inisiatif dan kemampuan sendiri. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus menerus menjadikan BUMN sebagai instrumen politik. "Jangan jadikan karyawan sebagai penggembira," kata Sandiaga.

Dalam pertemuannya dengan Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Sandiaga juga berjanji akan mengembalikan BUMN menjadi sebuah badan yang profesional, berintegritas dan berfungsi layaknya benteng ekonomi Indonesia. Bahkan dirinya berjanji menempatkan putra putri bangsa yang unggul, jika Prabowo-Sandiaga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. "Bukan hanya untuk kepentingan rezim," pungkasnya.

(Baca: Di Depan Ratusan Buruh, Jokowi Janji Revisi Aturan Tentang Upah)