Penagihan Seketika dan Sekaligus, Senjata Fikus dalam Kondisi Tertentu
Menjalankan penagihan pajak merupakan salah satu tugas aparatur perpajakan atau fiskus, yang dilakukan demi memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Bentuk penagihan ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni penagihan pasif dan aktif.
Untuk penagihan pasif, fiskus hanya mengingatkan kepada wajib pajak terkait kewajibannya. Bentuk mengingatkan ini dilakukan melalui dua instrumen, yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak.
Namun, bagaimana jika wajib pajak tetap melalaikan kewajibannya? Untuk kondisi ini, fiskus berhak untuk melakukan penagihan aktif, yaitu menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
Melalui Surat Teguran, fiskus mengingatkan secara tegas wajib pajak untuk segera menjalankan melunasi utang pajaknya. Jika dalam tempo 21 hari setelah fiskus mengeluarkan Surat Teguran tetapi wajib pajak tetap mengabaikan, maka dikeluarkan Surat Paksa.
Selain Surat Paksa, ada satu tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh otoritas pajak, yaitu melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Cara ini dilakukan dalam kondisi tertentu.
Nah, seperti apa Penagihan Seketika dan Sekaligus, serta kondisi apa saja yang membuat fiskus mengambil tindakan ini? Berikut penjelasannya.
Penagihan Seketika dan Sekaligus
Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus memiliki dasar hukum Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2000, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020.
Dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020, Penagihan Seketika dan Sekaligus didefinisikan sebagai tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh. Penagihan ini dilakukan untuk seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
Berdasarkan definisi ini, maka bisa dikatakan Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan oleh fiskus sebelum menerbitkan Surat Paksa. Meski demikian, tidak selalu penerbitan Surat Paksa didahului oleh Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Sebab, upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus diambil apabila muncul kondisi tertentu. Bahkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat dilakukan tanpa adanya Surat Teguran.
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) PMK Nomor 189/PMK.03/2020, yang menyebutkan sifat surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus antara lain:
- Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
- Tanpa didahului Surat Teguran
- Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan
- Sebelum penerbitan Surat Paksa
Dari sifat-sifat mengenai Penagihan Seketika dan Sekaligus yang ada di dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020, dapat dikatakan tindakan ini merupakan upaya penagihan pajak yang khusus, karena bisa dilakukan tanpa sebelum fiskus Surat Teguran dan Surat Paksa.
Sementara, isi surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat empat hal, yaitu:
