Jokowi Minta Penggunaan Dana Otsus Papua Dievaluasi Total

Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah telah menyalurkan dana otsus ke Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2020 mencapai Rp 94,24 triliun.
Dimas Jarot Bayu
11 Maret 2020, 15:21
dana otsus papua, presiden joko widodo, jokowi, anggaran, dana papua
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo meminta penyaluran dana otsus pada 2021 dibangun dengan sistem, desain, dan cara kerja yang baru serta lebih efektif.

Penyaluran berencana melanjutkan penyaluran dana otonomi khusus atau otsus untuk Papua dan Papua Barat melalui APBN yang semula berakhir pada 2021. Presiden Joko Widodo pun meminta penggunaan dana otsus selama ini dievaluasi secara menyeluruh mengingat jumlahnya cukup besar.

Sejak 2002 hingga 2020, pemerintah telah menyalurkan dana otsus ke kedua proviinsi tersebut mencapai  Rp 94,24 triliun.

“Evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

 (Baca: Pemerintah Alokasikan Dana Khusus Aceh dan Papua Rp 21 Triliun )

Advertisement

Evaluasi juga mencakup transparansi, akuntabilitas penggunaannya, hingga seberapa tepat sasaran dana tersebut. “Yang paling penting harus kita lihat sejauh apa dampaknya,” kata Jokowi.

Jokowi meminta penyaluran dana otsus pada 2021 dibangun dengan sistem, desain, dan cara kerja yang baru serta lebih efektif. Dengan demikian, dana otsus nantinya bisa menghasilkan lompatan kemajuan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Perancangan kebijakan dana otsus yang baru harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen di Papua dan Papua Barat. “Jadi bisa dirumuskan kebijakan yang terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju,” kata Jokowi.

(Baca: Berakhir 2021, DPR Pastikan Alokasi Dana Otsus Papua Diperpanjang)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur menjadi fokus kerja pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pembukaan hub baru, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Jokowi menilai percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur akan mendorong investasi untuk masuk. “Jadi imstrumen yg digunakan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat bukan hanya melalui otsus saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN,” kata dia. .

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait