Sri Mulyani Waspadai Efek Risiko Gagal Bayar Utang Pemerintah AS
Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai tiga gejolak eksternal yang dapat berisiko pada pemulihan ekonomi domestik. Salah satunya, yakni alotnya pembahasan penangguhan batas utang pemerintah AS yang berpotensi menyebabkan penutupan pemerintahan hingga gagal bayar utang pemerintah.
"Ada beberapa persoalan, seperti terjadinya pembahasan di bidang fiskal, yaitu batas utang di Amerika Serikat. Ini menjadi faktor yang harus kita waspadai," kata Sri Mulyani dalam Diskusi Virtual Bertajuk Forum Indonesia Bangkit oleh CIMB Niaga, Rabu (29/9).
Ancaman lainnya yang juga datang dari AS adalah rencana tapering off alias pengetatan stimulus oleh bank sentral AS (The Fed) yang diprediksi mulai akhir tahun ini. Ada pula krisis utang yang sedang dihadapi raksasa properti Tiongkok Evergrande.
"Sambil melihat dan menjaga pemulihan ekonomi, kita tidak boleh lengah dengan perubahan global yang begitu sangat dinamis," ujar Sri Mulyani.
Peringatan Sri Mulyani tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah pihak mulai mewanti-wanti potensi 'bencana' ekonomi yang ditimbulkan jika Senat AS gagal mencapai sepakat untuk menangguhkan atau menaikan batas utang pemerintah. Dalam RUU baru yang diusulkan partai Demokrat, penangguhan batas utang diusulkan hingga Desember 2022.
Pemungutan suara di Senat pada Senin (27/9) berakhir dengan kemenangan oposisi yakni Partai Republik 50-48. Partai Demokrat sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini perlu mendapat dukungan 60 suara jika ingin lolos. Sementara partai Demokrat hanya memiliki waktu hingga Kamis malam (30/9) sebelum tahun fiskal berakhir.
Jika RUU gagal diloloskan, maka pemerintah bersiap untuk menghadapi risiko default atau gagal bayar yang diprediksi terjadi pada 18 Oktober nanti. Selain itu, pemerintah juga terpaksa shutdown alias tutup untuk sementara waktu karena kehabisan pendanaan.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Selasa (28/9) menyurati DPR AS untuk mengingatkan bahwa regulator hanya memiliki waktu kurang dari tiga minggu meloloskan RUU penangguhan batas utang. Yellen memperingatkan potensi bencana ekonomi besar jika beleid tersebut gagal disepakati.
"Kami sekarang memperkirakan bahwa Departemen Keuangan kemungkinan akan kehabisan langkah-langkah luar biasa jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang hingga 18 Oktober," tulisnya dalam surat yang dialamatkan kepada DPR AS seperti dikutip dari CNBC, Selasa (28/9).
Yellen kembali mengungkit masalah ini dalam pidatonya di depan Komite Perbankan Senat AS pada pertemuan kemarin. Dalam pernyataannya, kegagalan regulator menyetujui RUU penangguhan batas utang akan berakibat pada default atau gagal bayar utang pemerintah untuk pertama kalinya dalam sejarah dan memiliki konsekuensi besar terhadap ekonomi AS.