BPK Temukan Masalah pada Proyek Food Estate Kementerian Pertanian
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan terdapat anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020 sebesar Rp 9 triliun yang bermasalah. Dari anggaran tersebut, terdapat dana bermasalah sebesar Rp 803,3 miliar di Kementerian Pertanian terkait dua program, salah satunya Food Estate.
Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, BPK menemukan anggaran bermasalah yang bersumber dari dua program, yakni Food Estate dan pengelolaan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi.
"Permasalahan pada pelaksanaan pengolahan lahan kawasan Food Estate seluas 30 ribu hektare Rp 15,2 miliar, kekurangan pertanggungjawaban Rp 1,26 miliar, dan belanja penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak sesuai ketentuan Rp 1 miliar," demikian tertulis dalam laporan tersebut seperti dikutip Jumat (10/12).
BPK juga mengatakan, terdapat pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah yang dikelola Ditjen Prasarana dan Saran Pertanian tahun 2020 yang ternyata melebihi luas lahan dalam Shapefile (Shp). Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelebihan luas lahan tersebut di 19 kelompok tani dengan total 370,99 hektare atau setara dengan bantuan sarana dan produksi senilai Rp 1,5 miliar.
Food estate merupakan program yang sudah dijalankan pemerintah sejak tahun lalu dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Lokasinya berbeda-beda, sebagian besar berada di Kalimantan dan beberapa di Sumatera Utara. Pemerintah juga masih akan melanjutkan pengembangannya tahun depan dengan nilai anggaran Rp 79,6 triliun.
