Pemerintah Hadapi Dilema Kebijakan Ekonomi dari Perang Rusia - Ukraina

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perang Rusia dan Ukraina menimbulkan kerumitan dan dilema bagi pemerintah seluruh dunia dalam rangka menyiapkan respons kebijakan, termasuk Indonesia.
Image title
28 Maret 2022, 17:53
Sri Mulyani, perang rusia-ukraina, pemulihan ekonomi, rusia-ukraina, perang
Katadata
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, semua negara saat ini menghadapi dilema dalam mengambil kebijakan ekonomi, yakni antara menstabilkan harga-harga atau tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah tekanan akibat perang Rusia-Ukraina.

Pemulihan ekonomi tahun ini menghadapi risiko yang berbeda dibandingkan dua tahun lalu, terutama setelah meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut peristiwa tersebut menimbulkan kerumitan dalam proses pemulihan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. 

"Pandemi masih tetap ada dan menjadi tantangan meski mulai terkendali, tetapi muncul risiko baru yaitu efek limpahan geopolitik Rusia dan Ukraina," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret, Senin (28/3).

Sri Mulyani mengatakan, semua negara saat ini menghadapi dilema dalam mengambil kebijakan ekonomi, yakni antara menstabilkan harga-harga atau tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi. Perang di Ukraina telah menimbulkan dampak turunan dari sisi kenaikan harga komoditas, termasuk pangan dan energi yang melonjak dalam waktu relatif singkat.

Ia memaparkan setidaknya terdapat enam komoditas yang mengalami lonjakan harga sepanjang tahun ini. Kenaikan paling tinggi terjadi pada harga batu bara yang mencapai 92,9% sepanjang tahun ini. Kemudian disusul harga gas bumi yang melonjak 58,6%, harga minyak mentah Brent 54,6%, gandum 42,4%, jagung 26,7%, dan minyak sawit atau CPO 27%.

"Harga barang-barang ini yang menentukan inflasi inti karena menentukan harga energi dan pangan di negara barat, bahkan Indonesia. Kenaikan energi dan pangan ini menyebabkan tekanan inflasi di banyak negara melonjak sangat tinggi," kata dia.  

Dampak dari kenaikan harga komoditas ini mulai terlihat pada lonjakan inflasi di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang memang sudah menjadi masalah sejak sebelum perang. Kenaikan inflasi ini memunculkan risiko lainnya tahun ini, yaitu pengetatan di sektor keuangan.

"Kenaikan harga yang ekstrem dapat menimbulkan respons kebijakan pengetatan moneter yang cukup dramatis. Pengumuman sudah dilakukan dan ini berpotensi menimbulkan volatilitas dari sisi arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan secara keseluruhan," kata Sri Mulyani.

Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia saat ini menghadapi inflasi tertinggi dalam 40 tahun. Bank Sentral AS, The Federal Reserve telah mengumumkan kenaikan bunga pertamanya pertengahan bulan ini dan memperkirakan masih ada enam kenaikan lagi hingga akhir tahun ini.

Sri Mulyani menyebut kenaikan bunga di AS akan menimbulkan dinamika di sektor keuangan. Hal ini karena Amerika merupakan perekonomian terbesar dunia dan mayoritas transaksi di dunia juga menggunakan dolar AS. Efek dari pengetatan ini sudah mulai terlihat dari kenaikan yield Amerika yang dalam tiga pekan terakhir terus bertahan di atas 2% dan sempat mencapai level tertinggi sejak Mei 2019.

Kondisi tersebut, menurut Sri Mulyani pada akhirnya dapat mendorong pelemahan pada pertumbuhan ekonomi dunia  tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya juga telah menyatakan berencana memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini sebagai imbas dari perang yang diperkirakan lebih rendah dari 4,4%.

"Ini adalah suatu risiko yang bergeser dan harus diwaspadai pada tahun 2022 ini yang berbeda dari situasi dua tahun terakhir, yang mana kenaikan harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter ini bisa mengancam pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait