Polemik Program Organisasi Penggerak, KPK Akan Ajak Bicara Nadiem

Protes muncul seiring lolosnya Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Program ini sedang dievaluasi oleh Nadiem hingga bulan depan.
Ameidyo Daud Nasution
29 Juli 2020, 21:06
nadiem makarim, kpk, organisasi penggerak
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Mendikbud Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). KPK akan undang Nadiem untuk berdiskusi soal masalah Program Organisasi Penggerak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim guna membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang jadi polemik belakangan ini.

Isu soal POP ramai usai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mundur dari program ini. Mereka mempermasalahkan adanya organisasi yang dianggap tidak jelas kapasitasnya namun bisa mendapatkan hibah.

Protes ini muncul seiring lolosnya yayasan perusahaan yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam program tersebut. Sedangkan tiap Organisasi Penggerak akan dapat hibah dengan besaran Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar.

“Kami berencana mengundang Pak Menteri bersama Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal (Guru dan Tenaga Kependidikan),” kata Wakil ketua KPK Lily Pintauli Siregar, Rabu (29/7).

 

Wakil Ketua KPK lainnya yakni Nurul Ghufron mengatakan mereka terus memantau jalannya POP guna memastikan program ini berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu langkah komisi antirasuah ini juga dilakukan guna mencegah potensi korupsi.

Mereka akan memastikan semua hal terkait program ini telah sesuai dengan prosedur dan tidak mengakibatkan kerugian negara. “KPK ingin menjaga efektivitas tujuan POP yang bagus sesuai yang diharapkan,” katanya.

Sebelumnya Muhammadiyah menyatakan undur diri dengan alasan tak mau terlibat dalam program yang dianggap tak transparan. Bahkan mereka mengatakan ada organisasi yang tak layak ikut namun mendapatkan pendanaan kategori gajah.

"Kami lebih baik tidak ikut. Muhammadiyah bisa melakukan hal yang sama tapi tidak menanggung beban," kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kasiyarno beberapa waktu lalu.

Program ini dibagi menjadi tiga kategori yakni gajah dengan anggaran Rp 20 miliar per tahun, macan Rp 5 miliar, dan kijang yakni Rp 1 miliar. Kemendikbud menganggarkan dana Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan yang dilaksanakan organisasi terpilih.

Nadiem belakangan memutuskan untuk mengevaluasi program ini selama empat pekan sembari meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Dia juga menyatakan, baik Sampoerna dan Tanoto Foundation tak menerima hibah pemerintah dalam keikutsertaan program ini. “Mereka masih bergabung dalam program agar kami bisa belajar dari pengalaman mereka,” kata Nadiem.

Mantan bos Gojek tersebut hari Rabu (29/70 sore juga menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bertemu dengan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

 

Reporter: Antara

Video Pilihan

Artikel Terkait