Wapres Ma'ruf Soroti Brasil dan Australia Kuasai Produk Halal Dunia

Oleh sebab itu Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang salah satu tugasnya mengembangkan industri halal
Image title
24 Maret 2021, 11:36
halal, ekonomi syariah, ma'ruf amin
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres mengatakan RI masih menjadi konsumen dan bukan produsen produk halal dunia.

Pemerintah tengah berupaya mempercepat akselerasi perkembangan ekonomi syariah. Apalagi sektor ini belum tergarap maksimal meski jumlah penduduk muslim di Indonesia besar.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencontohkan RI hingga saat ini masih menjadi konsumen produk halal terbesar dunia. Sedangkan produsen produk-produk tersebut dikuasai negara lain.

Dari data Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), Brasil menyumbang ekspor produk makanan halal terbesar dunia pada 2016 dengan persentase 10,7 persen. Sedangkan Australia berada posisi keenam dengan persentase 4,4 persen.

"Produsen halal justru negara non muslim, seperti Brasil, Australia, dan lainnya," ujar dia dalam acara Katadata Indonesia Data and Economic Conference 2021, Rabu (24/3).

 Oleh sebab itu Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang salah satu tugasnya mengembangkan industri halal. “Pasarnya juga besar baik nasional maupun global,” kata Ma’ruf.

Selain itu, pengembangan keuangan syariah di Tanah Air baru mencapai 6,7 persen dari potensinya. Oleh karena itu, Pemerintah akan fokus mengembangkan perbankan syariah pada skala besar dan kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan penggabungan tiga bank himpunan bank negara (himbara) syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Ini dilakukan agara perbankan syariah tersebut bisa melayani transaksi domestik dan global.

Kemudian, pemerintah juga mengembangkan dana sosial berupa wakaf zakat sebagai salah satu instrument pembangunan. Apalagi potensi wakaf di Indonesia tergolong besar, yaitu Rp 180 triliun.

Meski begitu, wakaf masih didominasi oleh masjid, madrasah, dan makam. Padahal wakaf uang juga mempunyai potensi besar dan penggunaannya telah diatur dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Oleh sebab itu pemerintah akan berupaya meningkatkan literasi masyarakat terkait wakaf uang. "Literasinya di bawah zakat, nol koma sekian," ujar dia.

Adapun KNKS akan fokus melakukan kerja besar ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Mereka juga akan menggandeng MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait