Cegah Covid-19 Varian Delta, Pemerintah Didesak Batasi Kegiatan Warga

Hingga awal pekan Kemenkes telah mendeteksi 145 varian baru Covid-19. Mayoritas adalah B.1.617.2 alias delta yang berasal dari India.
Image title
16 Juni 2021, 09:28
covid, delta, corona, psbb
ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/wsj.
Sejumlah pasien COVID-19 naik ke bus sekolah saat akan dipindahkan dari Kudus di Jawa Tengah, Senin (7/6/21). Sebanyak 23 pasien COVID-19 yang terdiri Aparatur Sipil Negara dan keluarganya di Kudus dipindahkan ke tempat karantina terpusat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas.

Kasus Covid-19 kembali melonjak dalam beberapa hari terakhir. Salah satu penyebabnya adalah munculnya varian baru seperti B.1.617.2 atau delta asal India yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

Oleh sebab itu epidemiolog meminta pemerintah lebih protektif terhadap penularan virus tersebut. Apalagi varian delta memiliki sifat penularan 10 kali lebih cepat dan bisa menyerang seluruh kelompok usia.

"Kalau berperang dengan musuh yang lebih ganas, masa perlindungannya masih sama seperti dulu?," kata Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko kepada Katadata.co.id, Selasa (15/6).

 Hingga Senin (14/6) Kementerian Kesehatan telah mendapatkan 145 sekuens variant of concern Covid-19 yang berhasil diidentifikasi.  Varian terbanyak yang diidentifikasi adalah Delta alias B.1.617.2 yang berasal dari India yakni 104 sekuens.

Advertisement

Berikutnya adalah Alfa B.1.1.7 yang berasal dari Inggris sebanyak 36 sekuens.  Ketiga adalah Beta B.1.351 yang pertama terdeteksi dari Afrika Selatan sebanyak lima sekuens.

 

Oleh sebab itu Miko menilai pemerintah perlu melakukan pengawasan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, pembatasanlebih  ketat perlu dilakukan guna mencegah penyebaran virus varian baru.

Kemudian, penelusuran kontak perlu dilakukan dengan baik. "Varian baru perlu di-tracing ke mana saja penyebarannya. Jangan sampai hancur seperti Kudus," ujar dia.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan RI bisa kembali mengalami kondisi seperti pada awal tahun. Apalagi pemeriksaan saat ini belum diimbangi dengan kecepatan pelaporan.

Sebagaimana diketahui, tambahan kasus harian pada awal tahun melebihi 10 ribu kasus per hari. Bahkan, pada 28 Januari lalu, tambahan kasus harian mencapai 13,6 ribu kasus per hari.

"Mungkin saja (tambahan kasus mencapai belasan ribu per hari) karena pelaporan tidak real time dan angka pengetesan kurang," kata Laura saat dihubungi pada Selasa (15/6).

Saat ini, data kasus Covid-19 diperkirakan belum mencerminkan kondisi sesungguhnya lantaran sejumlah fasilitas kesehatan mulai kolaps. Selain itu, kapasitas pengetesan juga perlu ditingkatkan lantaran angka rasio positif yang besar belum menunjukkan deteksi yang maksimal.

Guna menekan penularan, Laura menyarankan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat. Salah satunya dengan tidak mengizinkan sekolah untuk mengadakan belajar tatap muka saat kasus Covid-19 melonjak. 

Di sisi lain, mobilitas masyarakat juga harus dikurangi, terutama untuk wilayah berzona merah. Untuk itu, tempat wisata perlu ditutup untuk sementara waktu. Sedangkan, perkantoran juga perlu memantau perkembangan kasus Covid-19 sebelum melaksanakan bekerja dari kantor (Work from Office/WFO).

Masyarakat pun perlu diminta untuk tidak berlibur. "Pemerintah harus memberikan ketegasan pada daerah yang mengalami lonjakan kasus, ketegasan membatasi mobilisasi masyarakat," katanya.

 

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait