Aturan Devisa Hasil Ekspor Diubah, Menperin Bidik Kenaikan Investasi
Pemerintah akan segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor atau DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan salah satu revisi dalam PP DHE adalah wajib parkir devisa di dalam negeri. Menurutnya, devisa yang diparkir tersebut dapat digunakan oleh pengusaha sebagai sumber dana investasi.
"Lama parkir devisa di dalam negeri sudah dibahas dan sudah diputuskan. Arahan presiden, sesegera mungkin diterbitkan. Bisa saja besok," kata Agus di Kompleks Istana Merdeka, Senin (20/4).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mengajukan izin revisi PP tersebut ke Presiden Joko Widodo. Namun, para menteri akan melakukan rapat terbatas khusus DHE sebelum revisi PP DHE diterbitkan.
Agus menilai revisi PP DHE menjadi kunci karena dapat menjadi sumber pendanaan investasi oleh pengusaha. Hal ini dirasakan penting mengingat performa ekspor pada 2023 diperkirakan melambat.
DHE yang diparkir tersebut akan didorong untuk menjadi sumber dana investasi kegiatan penghiliran di struktur industri yang belum dalam. Sebagai contoh, investasi tersebut dapat digunakan untuk pengolahan perusahaan yang hanya memproduksi kain untuk dapat memproduksi pakaian.
"Nanti, investasi itu bisa kami arahkan sebanyak-banyaknya dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Oleh sebab itu, pemanfaatan DHE yang wajib parkir jadi sangat penting," kata Agus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target investasi pada 2024 mencapai Rp 1.650 triliun. Artinya, target investasi tahun depan naik 17,85 persen atau Rp 250 triliun dari target 2023 senilai Rp 1.400 triliun.
Airlangga mengatakan pemerintah akan mengimplementasikan beberapa kebijakan pada tahun depan, seperti hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
