Irianto juga mengungkapkan bahwa masih ada kendala di Kaltara dalam memacu investasi. Salah satu permasalahan yang mengganjal adalah pengadaan lahan di mana beberapa lahan kawasan industri masih tumpang tindih dengan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Bantubara (PKP2B).
"Kami akan berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) (Sofyan Djalil)," katanya.
Kepala Badan Koordonasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan Pemerintah pusat akan membantu menyelaraskan proyek yang ada di Kaltara. Selain itu Kaltara sebagai provinsi juga harus bersinergi dengan Kalimantan Timur hingga Sabah (Malaysia). Hal ini diperlukan untuk mempermudah tumbuhnya industri di provinsi termuda di Indonesia ini.
"Contohnya kami dapat informasi Sabah itu kekurangan listrik, mungkin bisa ekspor listrik ke sana," kata Lembong. (Baca: Kemenhub: Proyek Strategis Bandara Sebatik Jadi Pangkalan TNI AU)