"Bangun smelter di Papua itu given, keharusan. Yang membangun pemerintah daerah bekerja sama dengan investor. Yang penting kewajiban Freeport memasok 900.000 ton konsentrat," ujar dia.
Sementara Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsuddin menyatakan perusahaannya tidak akan mengembangkan smelter di Papua. Pembangunan smelter di Papua akan dilakukan sepanjang pemerintah belum menyediakan infrastruktur bagi industri turunan dari proses pemurnian emas.
"Kalau kami ingin membangun smelter, tentu yang perlu diperhitungkan adalah industri lanjutan dari smelter tersebut," kata dia.
Dia mencontohkan infrastruktur pengolahan limbah produksi yang harus ada. Jika pengolahan limbahnya tidak ada, maka proses pemurnian bijih emas justru akan mencemari lingkungan di Papua.
Proses pemurnian mineral ini akan menghasilkan asam sulfat yang tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Padahal jika diolah, asam sulfat ini bisa menjadi pupuk. Limbah padat yang dihasilkan yakni gypsum, juga masuk ke dalam kategori B3. Namun, masih bisa diolah menjadi bahan baku pembuatan semen yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua.
Karena perhitungan ketersediaan infrastruktur inilah, makanya Freeport memilih membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter yang akan dibangun ini bisa menghasilkan 40 persen konsentrat. Lebih rendah dari syarat yang diatur pemerintah sebesar 100 persen. Untuk mencapai syarat Freeport akan mengembangkan pembangunan pabrik di daerah yang sama.