Pengusaha Berharap Jokowi Bereskan Sejumlah PR di Industri Hulu Migas

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) menyerahkan surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019).
2/7/2019, 07.22 WIB

(Baca: Pembahasan RUU Migas Tertunda, Iklim Investasi Bisa Makin Lesu)

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin menilai, investor senang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakhiri proses pemilu yang panjang. Biarpun begitu, investor berharap ada perbaikan kebijakan dari kepemimpinan Jokowi, seperti kepastian hukum dan kebijakan fiskal. 

"Yang mereka tunggu adalah suatu kepastian yang jelas akan berdampak positif atas iklim investasi secara general," ujar Moshe.

Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir, pemerintah belum juga menuntaskan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang baru. Hingga kini pemerintah belum menyelesaikan Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Migas.  Padahal Komisi VII DPR RI telah menyerahkan draft rancangan UU Migas tersebut.  

Moshe juga menyoroti masalah kebijakan lintas sektoral yang sering berubah-ubah. Menurutnya, kebijakan hulu migas dibuat hanya untuk kepentingan beberapa proyek saja.  "Kebijakan harus bersifat jangka panjang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan satu proyek atau dua proyek sehingga tidak selalu berubah-ubah," kata Moshe. 

(Baca: Menimbang Arahan Jokowi dalam Konsepsi Kelembagaan Hulu Migas)

Halaman: