Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyarankan agar PLN fokuskan program konversi kompor LPG menjadi kompor induksi listrik pada pelanggan mampu dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih.
Oleh karena itu dia menyarankan agar program yang menargetkan untuk menaikkan jumlah pengguna kompor listrik dari pelanggan bersubsidi PLN sebanyak 8,5 juta pada 2024 menjadi 18,2 juta rumah tangga pada 2030 dikaji ulang.
“Terkait kompor listrik ini, sebaiknya PLN fokus ke pelanggan dengan daya 2.200 VA atau lebih yang masih menggunakan LPG non-subsidi, sehingga tidak perlu ada program penaikan daya listrik dan juga relokasi subsidi LPG,” ujarnya, Kamis (17/2).
Menurut dia, implementasi konversi kompor listrik pada pelanggan bersubsidi PLN berbelit-belit karena PLN harus terlebih dulu menaikkan daya listrik.
"Usulan program kompor listrik ini terkesan ribet dan bertele-tele. Karena yang ditarget adalah pelanggan listrik bersubsidi dengan daya 450 VA dan 900 VA, yang terlebih dahulu harus dinaikkan daya listriknya menjadi 2.200 VA," katanya.
Mulyanto mengingatkan ide konversi penggunaan gas LPG ke sumber energi lain untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG sekaligus mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas dan menghemat devisa negara adalah langkah yang baik.
Ia juga mengemukakan program ini sangat kondisional karena saat PLN masih surplus listrik, seperti sekarang, mungkin masih dinilai relevan. Namun, lanjutnya, bila terjadi lonjakan kebutuhan listrik pasca pandemi Covid-19, maka logika kompor listrik ini sulit dipertahankan.
Mulyanto minta pemerintah mengkaji secara mendalam dan komprehensif, program yang lebih optimal dalam rangka konversi LPG, apakah dengan menggunakan kompor listrik, DME (dimethil ether) atau jargas (gas alam).
“Ini harus dihitung betul efisiensi dan tingkat keekonomiannya. Apalagi ketika kita akan menggunakan instrumen APBN dengan merelokasi subsidi LPG yang ada. Secara kasar program jargas nampaknya lebih efisien, karena langsung berbasis pada sumber energi primer, ketimbang kompor listrik atau DME yang merupakan produk hasil pengolahan sumber energi primer,” imbuhnya.
Untuk diketahui bahwa penggunaan kompor listrik ini membutuhkan daya minimal sebesar 2.200 VA. Menurut data tahun 2021, sebanyak 37,6 juta pelanggan listrik PLN adalah pelanggan berdaya listrik 450 VA dan 900 VA atau listrik bersubsidi.
Proses kenaikan daya listrik tersebut akan difasilitasi oleh PLN tanpa membebani pelanggan dengan kenaikan tarif listrik. PLN juga akan memberikan paket kompor listrik dan utensil atau alat masaknya secara gratis.
Sebelumnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program konversi kompor listrik dapat menghemat subsidi LPG hingga 50%. Perhitungannya adalah sebagai berikut, harga LPG non subsidi adalah Rp 13.500 per kg. Sedangkan LPG subsidi Rp 7.000 per kg, artinya subsidi Rp 6.500 per kg.
Sementara 1 kg LPG setara dengan 7 kwh listrik yang harganya Rp 10.250. Jika pengguna LPG subsidi beralih ke kompor listrik maka pemerintah hanya akan mengeluarkan subsidi Rp 3.250. “Jadi subsidinya bisa dikurangi separuh,” kata dia, Senin (14/2).
Pemerintah masih harus membantu masyarakat miskin pengguna LPG 3 kg untuk membeli kompor listrik dan alat masaknya dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1 juta per keluarga. Dengan target 8,3 juta pengguna kompor listrik baru pada 2024, nilainya mencapai Rp 8,3 triliun.
Darmawan menyebut nilai tersebut sangat kecil jika dibandingkan besarnya subsidi LPG yang mencapai Rp 50,6 triliun pada 2020, Rp 56,8 triliun pada 2021. Tahun ini subsidi LPG diperkirakan mencapai Rp 61 triliun dan naik lagi menjadi Rp 71,5 triliun pada 2024.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
