Harga BBM Belum Naik, Solar di Indonesia Timur Sudah Sentuh Rp 20.000

Harga BBM bersubsidi solar di sejumlah wilayah Indonesia Timur menyentuh level Rp 20.000 per liter di tengah wacana kenaikan harga untuk menekan beban subsidi dan kompensasi energi.

Anggota Komisi IV DPR, Saadiah Uluputty, mengatakan tingginya harga solar berdampak pada terpuruknya aktivitas nelayan dan pelaku perikanan.

Menurut Saadiah, harga solar di kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, solar sudah menyentuh Rp 20.000 per liter dari rata-rata harga normal Rp 11.000 per liter. Sama halnya di kota Bitung, Kalimantan Utara yang mencapai Rp 8.500 per liter atau 39,4% di atas harga normal.

Dia melanjutkan, jatah solar bersubsidi untuk nelayan hanya tahan hingga dua pekan tiap bulannya. Setelah itu para nelayan tak memiliki pilihan lain selain membeli solar non subsidi.

"Di berbagai daerah, BBM jenis solar tidak hanya mahal tapi juga langka. Pemerintah belum menemukan solusi nyata atas kelangkaan BBM solar untuk nelayan yang telah terjadi hampir dua bulan ini," kata Saadiah dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (30/8).

Lebih lanjut, Saadiah melaporkan sekira 3.000 kapal nelayan tidak bisa melaut karena terkendala pasokan. Kondisi ini diperparah oleh naiknya harga kebutuhan pokok yang membuat biaya perbekalan ikut naik.

"Pemerintah berkontribusi menciptakan kemiskninan baru dari keluarga nelayan dengan kelangkaan dan kenaikan harga BBM. Banyak nelayan dan pemilik kapal di sejumlah daerah yang keseulitan melaut dan menangkap ikan," sambungnya.

Dari hasil kunjungannya ke Pulau Seram, Maluku Tengah, Saadiah menerima laporan dari para petani yang mengeluhkan tingginya harga BBM solar. Harga BBM yang tinggi membuat para petani untuk sementara mempensiunkan mesin babat dan alsintan.

"Kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan akan meninggal tiba-tiba bersamaan dengan naiknya harga BBM. Produktivitas turun dan ekspor pun terganggun," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Saadiah meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi Solar dan Pertalite. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan musibah bagi rakyat Indonesia.

"Batalkan kenaikan harga kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM hanya membuat semakin sulit untuk pulih dan semakin lemah untuk bangkit," ucap Saadiah.

Sebelumnya, pemerintah tak kunjung memberikan titik terang kepada publik soal kepastian naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Di sisi lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa pembatasan pembelian dua jenis BBM bersubsidi itu akan tetap berjalan berdasarkan kriteria CC mesin kendaraan.

Arifin megatakan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar akan diterapkan sembari menanti adanya penambahan kuota. "Saat ini pemerintah sedang merancang kriteria konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi," ujarnya.

Kriteria tersebut bakal dikerucutkan pada kapasitas mesin kendaraan yang diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Perpres 191 sudah menuju kesepakatan, motor masih boleh dan untuk mobil nanti ada pembatasan CC. Motor 110 CC masih bisa, 125 CC juga masih bisa," ujar Menteri ESDM.

Sementara itu harga Pertalite disebut-sebut akan naik menjadi Rp 10.000 per liter dari harga awal Rp 7.650 per liter. Sementara solar naik menjadi Rp 7.200 per liter dari sebelumnya Rp 5.150 per liter.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengaku pihaknya belum mendapat informasi soal kepastian harga kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kami belum tahu," singkat Saleh via pesan singkat pada Senin (29/8).

Hal serupa juga dikatakan oleh PT Pertamina. Sektetaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting mengatakan pihaknya belum mendapat arahan khusus dari pemerintah soal adanya kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.

Adapun hingga Sabtu 27 Agustus kemarin, Pertamina mencatat ada 820 ribu unit kendaraan yang mendaftar ke Aplikasi MyPertamina. "Kami sebagai operator akan melakasanakan penugasan yang diberikan pemerintah," kata Irto.