Revisi Tata Ruang Belum Beres, Kontrak Kereta Cepat Tetap Diteken

ANTARA FOTO/HO/Kus
Penandatanganan kerja sama kontrak EPC proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara PT KCIC dengan konsorsium High Speed Railway Contractor(HSRC) di Jakarta, Selasa (4/4).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
5/4/2017, 10.25 WIB

PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) telah menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kontrak senilai US$ 4,7 miliar ini diteken bersama tujuh kontraktor yang tergabung dalam High Speed Railway Construction Consortium (HSRCC).

Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wirjawan mengatakan, penandatanganan kontrak tetap dilakukan meski revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional belum selesai. Revisi ini menjadi menjadi salah satu persyaratan dari Tiongkok agar pinjaman pembiayaan proyek ini bisa dicairkan.

(Baca: Tiongkok Ajukan Dua Syarat Pencairan Utang Kereta Cepat)

Selain revisi RTRW, penandatanganan kontrak EPC juga menjadi salah satu syarat pencairan pinjaman China Development Bank (CDB). "Kami harap ini menjadi awal pembangunan proyek kereta cepat," kata Hanggoro usai penandatangan kontrak tersebut di Gedung Wika, Jakarta, Selasa (4/4). 

Hanggoro mengatakan setelah ini pihaknya akan mulai pekerjaan proyek secara parsial, mengingat masih ada persyaratan dokumen yang harus dikengkapi. Dari total 142 kilometer (km) panjang perlintasan kereta cepat, KCIC sudah mempersiapkan 26 km yang akan dibangun pada tahap awal ini. Konstruksi sepanjang 5 km juga sudah berjalan pengerjaannya.

 (Baca: Jokowi Belum Bisa Teken Aturan Soal Proyek Kereta Cepat)

Pembangunan secara bertahap ini akan dilakukan meski dana pinjamannya belum cair. KCIC menyatakan akan terus berupaya agar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa selesai sesuai target, yakni 2019. KCIC juga telah meminta kontraktor untuk menambah tenaga kerja dan peralatan untuk mempercepat proses konstruksi.

Dalam waktu dekat, KCIC juga akan bernegosiasi dengan CDB untuk menyelesaikan persyaratan pencairan pinjamannya. "Mereka (CDB) ada di sini (Indonesia) selama dua minggu, kami akan all out untuk diskusi dan menyelesaikan semua syarat," kata Hanggoro.

(Baca juga:  Wika Targetkan Utang Cina untuk Kereta Cair Akhir Februari)

Hanggoro juga menjanjikan penggunaan barang lokal hingga 60 persen dalam pengerjaan proyek ini. Namun untuk tenaga kerja, KCIC masih membuka kemungkinan menggunakan tenaga kerja dari negara lain, lantaran perlu adanya alih teknologi baru. "Kami akan coba (tenaga kerja) lokal tapi soal teknologi baru sepertinya ada tenaga kerja dari sana (Tiongkok)," katanya.

Penandatanganan juga disaksikan oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki yang sempat didapuk memberikan sambutan. Teten berharap dengan ditandatanganinya kontrak ini maka pembangunan kereta cepat dapat dikatakan dimulai. "Dan bisa meyakinkan kami untuk membangun sesuai jadwal," kata Teten.