Pemerintah Resmi Larang Ekspor Olahan CPO Mulai 28 April
Pemerintah mengumumkan hanya jenis produk olahan minyak sawit mentah (CPO) yang dilarang untuk diekspor mulai pukul 00.00 Kamis (28/4). Produk tersebut masuk dalam kategori refined, bleached, deodorized atau RBD Palm Olein yang memiliki tiga pos tarif yakni 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.
"Larangan ekspor ini berlaku sampai tercapainya harga minyak goreng curah di pasar tradisonal Rp 14.000 per liter," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi pers virtual, Selasa (26/4).
Dia mengatakan, Menteri Perdagangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan minyak goreng hari ini. Airlangga juga telah meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mengawasi larangan ekspor tersebut.
Sebelumnya Direktur Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian Emil Satria kepada Katadata.co.id, mengatakan pemerintah tetap membebaskan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Larangan ekspor hanya berlaku pada olahan CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng.
Kemenperin mencatat produksi RBD Palm Olein sekitar 44% atau 21 juta ton dari total produksi CPO dan turunannya pada 2021. Sedangkan jumlah ekspor RBD Palm Olein sekitar 12 juta ton.
Adapun berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor olahan CPO pada 2021 mencapai 25,7 juta ton dari total ekspor CPO dan turunannya yang mencapai 34,23 juta ton. Artinya, RBD Palm Olein berkontribusi sekitar 46,69% dari total ekspor Olahan CPO dan 35,05% dari total ekspor CPO dan turunannya.
Presiden Joko Widodo mengumumkan akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng, Jumat (22/4). Pengumuman Jokowi itu langsung berdampak pada petani. Harga tandan buah segar (TBS) dari bahan baku minyak goreng anjlok hingga 50%.
Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta agar pemerintah menerbitkan aturan turunan yang dapat menjaga harga TBS seiring larangan ekspor bahan baku ekspor minyak goreng berjalan. Ketua Umum SPI Henry Saragih mencatat harga TBS di Riau dan Sumatra Utara anjlok 30% - 50% menjadi Rp 1.700 - Rp 2.000 per kilogram (Kg) pada hari ini.
SPI memperkirakan larangan ekspor membuat produksi minyak sawit mentah bakal melebihi kapasitas produksi atau oversupply. Hal ini disebabkan belum ada mismatch antara pasokan masuk dan keluar di industri CPO nasional.
Henry mencatat proyeksi produksi CPO pada 2021 mencapai 46,89 juta ton, sedangkan konsumsi nasional hanya sekitar 16,29 juta ton. Artinya, pasar ekspor menyerap 30 juta ton atau 63,97% dari total produksi CPO nasional. "Larangan ekspor akan membuat banjir produksi CPO di dalam negeri," kata Henry.
Rencana larangan ekspor tersebut juga langsung berdampak pada harga CPO global. Berdasarkan Data tradingeconomics.com, harga CPO global mencapai 6.411 MYR/ton pada Selasa (26/4). Harga CPO tersebut naik 2,92% dibandingkan Senin (25/4). Sementara jika dibandingkan bulan sebelumnya, harga CPO naik hingga 7,24%.
Larangan ekspor minyak sawit Indonesia memicu kekhawatiran atas harga pangan global. Para ahli telah mengingatkan bahwa harga minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak lobak akan naik setelah Indonesia mengumumkan larangan ekspor CPO.
“Keputusan Indonesia tidak hanya memengaruhi ketersediaan minyak sawit, tetapi juga minyak nabati di seluruh dunia,” kata James Fry, Ketua Konsultan Komoditas LMC International, kepada Reuters, dikutip Selasa (26/4).
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatatkan pendapatan sebesar Rp72,45 triliun pada 2021, melonjak sekitar 241% dari Rp21,27 triliun pada 2020.
Sebagian besar atau hampir 99% pendapatan BPDPKS tahun 2021 berasal dari pungutan ekspor sawit, yakni Rp71,64 triliun. Sedangkan pendapatan dari pengelolaan dana hanya Rp 810 miliar.