Bahlil: Muhammadiyah Bisa Dapat Lahan Tambang Bekas Adaro atau Arutmin

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Raker tersebut membahas penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Ferrika Lukmana Sari
13/9/2024, 11.21 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum memutuskan lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan diberikan untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum ada informasi lanjutan terkait pembagian lahan tersebut.“Ini sedang kami kaji, saya sudah sampaikan kemarin Muhammadiyah bisa mendapatkan lahan bekas Adaro atau Arutmin. Kan kami mau kasih yang terbaik bos,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR pada Kamis (13/9).

Bahlil menyebut pembagian lahan tambang untuk ormas keagamaan bukanlah hal yang mudah. Sehingga, dia harus berunding bersama para ahli  sebelum memutuskan lahan tersebut. “Saya panggil ahli geologi, jangan sampai kami kasih yang tidak pas,” ujarnya.

Secara rinci, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk mencapai 7.437 hektare (ha), sementara lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha.

Survei Pengelolaan Tambang

Sebelumnya, Muhammadiyah sedang melaksanakan survei awal untuk mengelola tambang barubara yang akan diberikan oleh pemerintah. Proses survei itu mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batubara. 

Hal ini bertujuan untuk pengumpulan informasi dasar mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan. Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya telah membentuk dua badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) untuk menjalani proses pengelolaan konsesi tambang batubara. 

Badan usaha tersebut berbentuk strategic company sebagai perusahaan yang bertindak sebagai holding atau perusahaan induk yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tambang. 

Muhammadiyah juga sudah menyiapkan operating company yang akan menangani operasi tambang secara langsung. Perusahaan-perusahaan ini akan dikelola oleh jamaah Muhammadiyah dan ahli tambang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. 

"Survei awal sudah bekerja. Oleh karena itu, kami melibatkan lima fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9). 

Mengelola Tambang Batubara

Muhadjir menguraikan tugas BUMM strategic company untuk mengelola berbagai anak perusahaan tambang batubara atau unit bisnis di bawahnya. Sementara BUMM operating company akan bertugas menjalankan kegiatan bisnis harian produksi dan layanan terkait tambang batubara. 

"Operating company ini akan bekerja sama dengan pihak kontraktor, termasuk yang melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangannya sampai rancangan bisnisnya betul-betul mantap," ujar Muhadjir. 

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini belum mengajukan lokasi pertambangan kepada pemerintah. Karena Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah masih melakukan hitungan dan kajian terkait lokasi pertambangan. 

Kajian tersebut melibatkan sumber daya manusia (SDM) internal Muhammadiyah. "Kami punya 12 SMK jurusan teknik pertambangan. Kemudian ada 12 jurusan alat berat dan 5 fakultas pertambangan serta 10 jurusan teknik lingkungan. Kami hitung dulu baru nanti kami atur," kata Muhadjir. 

Reporter: Mela Syaharani