Diminta Hamas Mediasi Damai di Palestina, Apa Langkah Jusuf Kalla?
Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) menguraikan hasil pertemuan dirinya dengan Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim di sebuah wilayah di luar kota Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu (5/5) malam.
JK mengaku dirinya diminta oleh Hamas untuk mendorong perdamaian di Jalur Gaza. Dia mengatakan upaya perdamaian di Jalur Gaza harus didahului oleh penyelesaian konflik internal antara dua faksi Hamas dan Fatah.
"Saya sampaikan Anda di Palestina antara Hamas dengan Fatah harus berdamai," kata JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Selasa (7/5).
Hamas dan Fatah adalah dua kelompok politik Palestina yang juga memiliki sayap militer. Hamas dikenal karena mengadopsi taktik kekerasan dan sering dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara dan lembaga internasional.
Sementara Fatah adalah partai politik Palestina yang mendominasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan memiliki kontrol atas Otoritas Palestina di Tepi Barat.
Meskipun kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, mereka sering bersaing secara politik dan terkadang terlibat dalam konflik bersenjata satu sama lain.
JK menambahkan, penyelesaian konflik internal antara Hamas dan Fatah bakal berdampak positif bagi regional Palestina.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mendorong Hamas dan Fatah agar segera melaksanakan perundingan perdamaian. "Sekarang bagaimana terjadi perdamaiam dulu antara mereka supaya lebih kuat," ujar JK.
Menurut JK, upaya perdamaian di Jalur Gaza melalui penyelesaian konflik internal di Palestina antara Hamas dan Fatah cenderung lebih progresif ketimbang menunggu inisiatif atau dorongan dari forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kalau mediator itu sudah agak sulit untuk menghadapi Israel, PBB saja tidak dianggap," kata JK.
Anggota Delegasi JK, Hamid Awaludin, mengatakan salah satu fokus pembicaraan antara JK dan delegasi Hamas Palestina terkait pada upaya penghentian kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara masif. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mengakhiri konflik kekerasan antara Palestina dan Israel.
Hamid mengatakan pihak-pihak yang bertikai meminta JK untuk bisa memediasi kedua pihak agar mengakhiri kekerasan yang terjadi beberapa bulan belakangan ini.
“Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat (AS). Namun seperti yang kita tahu Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel," kata Hamid, dalam keterangan pers pada Senin (6/5).
Hamid menambahkan, pertemuan yang berlangsung selama hampir 3 jam itu relatif tertutup. Upaya untuk mengakhiri konflik secara permanen antara Israel dan Palestina sudah dilakukan sebelumnya oleh JK bersama tim, sekitar Juli dan pertengahan Oktober 2023 lalu. Namun pembicaraan sempat terhenti akibat serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023.