Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P Roeslani. Rosan ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Satgas Omnibus Law.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ekarina
22/11/2019, 15.19 WIB

Selain itu, sejumlah perizinan akan dihapus, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Ini merupakan terobosan," ujar dia.

Tim satgas nantinya tak hanya bekerja sendiri, melainkan juga berdiskusi dan menampung masukan dari para pelaku usaha dan asosiasi di seluruh Indonesia. 

Pembahasan rancangan omnibus law ditargetkan rampung pada Desember 2019. Sehingga, pada Januari 2020 draf UU bisa disampaikan ke DPR dan pada April 2020 diharapkan UU omnibus law dapat berlaku.

 Omnibus law merupakan upaya penyederhanaan 74 UU dalam satu payung regulasi. Skema omnibus law akan menghasilkan tiga produk UU, yaitu UU Perpajakan, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

(Baca: Jokowi Akan Terbitkan Dua Undang-undang Besar Omnibus Law)
Halaman:
Reporter: Rizky Alika