Curhat Menteri Darmin Buka Keran Impor: Saya yang Dicaci Maki Publik

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Darmin Nasution adalah Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta Convention Center,  Jakarta (23/9). Saat ini, dari data OJK, sudah tercatatnya 48 perusahaan fintech yang masuk ke dalam 15 kluster inovasi keuangan digital serta sudah terdaftar dan beriizinnya 127 perusahaan fintech peer to peer lending sampai Agustus 2019.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Muchamad Nafi
19/10/2019, 06.15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menceritakan pengalamannya selama berkoordinasi dengan sejumlah menteri ekonomi. Dia menyinggung keruwetan yang terjadi di bidang pertanian.

Cerita tersebut disampaikan setelah salah satu awak media menanyakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang kerap tidak hadir dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Menko Perekonomian. Hal ini ia ceritakan dalam acara perpisahan menteri-menteri di bidang ekonomi.

Darmin menyebutkan sektor pertanian kerap menjadi persoalan. “Kadang-kadang muncul persoalan bawang putih, telur, tapi intinya memang soal pertanian,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut dia, perbedaan data kerap menjadi perdebatan dalam rapat. Padahal, data dinilai penting untuk mencapai satu keputusan yang sama.

(Baca Juga: KPK Panggil Tiga Saksi Kasus Impor Bawang Putih Hari Ini)

Sebenarnya, dia melanjutkan, perbedaan data bisa terjadi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Polemik data tersebut terjadi pada komoditi beras. Perbedaan data juga dapat berpengaruh ke pengeluaran negara maupun subsidi pupuk.

Sebagaimana diketahui, impor beras sempat menjadi kericuhan pada tahun lalu. Kisruh tersebut berujung pada perdebatan antarkementerian.

Keputusan impor diambil dalam rapat-rapat terbatas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Perekonomian. Perum Bulog ditunjuk sebagai eksekutornya.

Namun suara sumbang selalu muncul di arena terbuka setelah kebijakan ini diputuskan, terutama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.

(Baca: Kisruh Berjilid-jilid Impor Beras yang Berujung “Perang” Menteri)

Selain beras, Darmin menceritakan masalah gula. Sebagaimana diketahui, aturan lelang gula rafinasi sempat menjadi pro dan kontra pada 2017. Hal tersebut mendorong Darmin untuk turun tangan menyelesaikannya.

Selain itu, ada masalah harga daging yang terjadi dalam dua tahun pertama saat ia memimpin. “Harga daging sapi kalau diimpor, dihitung seperti apa pun keluar harga Rp 110 ribu perkilo,” ujarnya.

Menurut Darmin, harga daging sapi bermacam-macam. Sebut saja harga paha kanan dan kiri memiliki harga yang berbeda. Namun, Badan Pusat Statistik tidak membedakan data impor daging sapi berdasarkan bagian-bagian dagingnya.

Selain itu, harga bawang putih dan telur sempat menjadi masalah.

Walau demikian, ia mengaku tetap sabar dalam memimpin rapat meskipun sejumlah menteri tidak hadir. Bila tidak ada menteri, rapat tetap berjalan bersama Direktur Jenderal yang mewakili.

Mantan Direktur Jenderal Pajak itu juga menceritakan tatkala suatu komoditas mengalami kekurangan pasokan. Biasanya, masalah tersebut diatasi dengan membuka keran impor. “Setelah itu, saya yang dicaci maki publik,” ujarnya.

Meski begitu, upaya-upaya tersebut dapat menjaga kestabilan inflasi di kisaran 3,2 - 3,3 %. Menurutnya, Indonesia belum pernah menikmati kestabilan harga selama lima tahun berturut-turut. “Harga barang tahun lalu dan tahun ini sama.”

Reporter: Rizky Alika