PLN dan Pertamina Ditugaskan Kelola Dua Wilayah Kerja Panas Bumi

Arief Kamaludin|KATADATA
PLN dan Pertamina mendapatkan penugasan untuk mengelola wilayah kerja panas bumi di Sulawesi Utara.
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Martha Ruth Thertina
25/6/2019, 20.17 WIB

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penugasan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk mengelola dua Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan pihaknya menugaskan PGE untuk mengelola WKP di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Sedangkan PLN ditugaskan untuk mengelola WKP Lainea, Sulawesi Utara. Meski begitu, kedua perusahaan bisa menerima atau menolak penugasan tersebut.

Ida juga mengatakan kedua perusahaan diharapkan bisa mengkaji penugasan tersebut tahun ini. Bila setelah melakukan kajian, perusahaan menolak, maka pihaknya akan menawarkan WKP tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. "Kami tawarkan dulu ke BUMN yang lain seperti Geo Dipa, atau bisa kami lelang," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/6).

(Baca: Potensi Besar Panas Bumi sebagai Energi Terbarukan)

Untuk tahun ini, terdapat empat pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang dijadwalkan beroperasi secara komersial, yaitu Mulut Balai, Sorik Merapi, Sokoria, dan Muaralaboh. Secara total, kapasitas keempat pembangkit tersebut sebesar 180 MW.

Secara rinci, PLTP Mulut Balai berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan memiliki kapasitas listrik 55 Megawatt (MW). Pembangkit ini dikerjakan oleh PGE, dengan nilai investasi sekitar US$ 247,5 juta.

Sedangkan PLTP Sorik Merapi terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan memiliki kapasitas 40 MW. Pembangkit tersebut dikerjakan Sorik Merapi Geothermal Power dengan investasi sekitar US$ 180 juta.

Selanjutnya, PLTP Sokoria di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur memiliki kapasitas 5 MW. Pembangkit ini dikerjakan Sokoria Geothermal Indonesia dengan investasi US$ 22,5 juta.

Terakhir, PLTP Muara laboh berada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dan memiliki kapasitas 80 MW. Pembangkit ini dikerjakan Supreme Energy Muaralaboh dengan biaya US$ 360 juta.

(Baca: Ketidaksiapan Pemda Dituding Penyebab Banyak Pembangkit EBT Mangkrak)

Adapun PLN tercatat telah mendapatkan pinjaman jutaan euro dari lembaga keuangan asal Jerman Kfw, untuk pendanaan tiga pembangkit panas bumi. Kesepakatan ini tercapai di sela-sela rapat tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali, tahun lalu.

Pembangkit yang dimaksud yakni PLTP Mataloko unit 2 dan 3, serta PLTP Ulumbu unit 5. PLTP Mataloko terletak di Desa Todabelu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan memiliki kapasitas masing-masing 10 MW. Sedangkan PLTP Ulumbu terletak di Desa Wewo, Kabupaten Manggarai, NTT dan berkapasitas 20 MW.