Jokowi Sebut Empat Tahun Kepemimpinannya Tak Hanya Fokus Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, pemerintah juga berupaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
Jokowi menilai membangun sumber daya manusia merupakan investasi Indonesia menghadapi masa depan. Jumlah penduduk sebesar 260 juta jiwa merupakan modal terbesar dan terkuat yang dimiliki Indonesia.
"Kami persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2018 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
(Baca juga: Sidang MPR, Zulkifli Hasan Sebut Cak Imin Jadi Cawapres Jokowi)
Untuk itu, Jokowi memastikan setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, bergizi cukup, dan bebas dari kekerdilan (stunting). Dia juga memastikan tak boleh lagi ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau.
Komitmen itu diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar dan perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi. Jokowi mengklaim pembagian KIP pada 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik.
Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, pemerintah telah meningkatkan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Pada Mei 2018, sudah ada 92,4 juta jiwa yang menerima bantuan iuran JKN.
Jokowi mengklaim, upaya tersebut telah membuat kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Dia pun menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017.
"Dengan hasil itu, negara kita sudah masuk ke kategori high human development," kata Jokowi.
(Baca juga: Diperintah Jokowi, Pertamina Siap Beli Seluruh Minyak Kontraktor Migas)
Selain itu, Jokowi mengklaim pemerintah dalam empat tahun berfokus memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi. Ini dilakukan agar muncul sumber daya manusia terampil yang siap memasuki dunia kerja.
Pemerintah juga terus mendorong pendidikan tinggi melakukan terobosan- terobosan sehingga lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0. "Termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan- wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, guna mempercepat pertumbuhan generasi produktif, pemerintah harus bekerja lebih keras dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru. Ini dapat dijangkau melalui peningkatan daya saing dan ekspor.
Dalam empat tahun terakhir, pemerintah telah melakukan perombakan besar terhadap iklim kemudahan berusaha. Alhasil, perekonomian dapat lebih produktif dan kompetitif, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap pengangguran.
"Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70% menjadi 5,13%," kata Jokowi.
Jokowi pun mengklaim pemerintah tak hanya memperhatikan usaha-usaha skala besar, namun juga fokus pada UMKM. Untuk itu, pemerintah telah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
Pemerintah juga telah menjalankan program reforma agraria, perhutanan nasional, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Ini dilakukan guna mendorong kesejahteraan 40% lapisan masyarakat terbawah.
Lebih lanjut, Jokowi mengklaim pemerintah telah bekerja untuk memberikan jaminan sosial. Ini dilakukan dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.
Kemudian, pemerintah juga mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non-tunai agar lebih tepat sasaran. Jokowi mengatakan, cakupan program bantuan non-tunai akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019.
"Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," kata Jokowi.