Kemensos Gandeng Bappenas untuk Optimalisasi Data Penerima Bansos di Era Prabowo

ANTARA FOTO/M Risyal Hiday
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melambaikan tangannya saat berjalan menuju mobil usai sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Dalam sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas dedikasi anggota kabinet hingga Panglima TNI dan Kapolri dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres serta mengingatkan untuk menuntaskan program kerja utama yang
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
19/10/2024, 18.21 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan sinkronisasi data calon penerima bantuan sosial (bansos) untuk menyukseskan program Kartu Kesejahteraan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode 2024-2029.

Setelah sebelumnya dilakukan sinkronisasi dengan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Saat ini, Kemensos juga menyasar data Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Terus saat ini yang dalam proses itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos disinkronkan juga dengan BKKBN dan Bappenas. Supaya terintegrasikan semua," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui sesuai Apel Siaga Bencana Tagana Kemensos di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Jumat petang (18/10).

Menurutnya, Prabowo memiliki visi jaminan sosial sepanjang hayat kepada seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan tanpa terkecuali, sehingga ditargetkan tahun depan program Kartu Kesejahteraan bisa berjalan tepat sasaran.

Sampai dengan semester II 2024, sudah sebanyak 98,9% realisasi DTKS yang sesuai dengan identitas kependudukan. Atau setidaknya ada 2.762.312 orang baru yang terdaftar bila mengacu dengan pengguna aplikasi cek bansos di seluruh Indonesia.

Nantinya, setiap kementerian/lembaga akan menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial yang menjadi tanggungjawab mereka kepada masyarakat yang masuk dalam daftar DTKS.

Alokasi Anggaran Perlinsos

Pemerintah mengalokasikan Rp 504,7 triliun untuk menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat.

Kemudian penguatan graduasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo.

"Anggaran itu digunakan untuk kebutuhan/diselenggarakan masing-masing lembaga. Tidak semua untuk Kemensos. Kami tetap di bidang kesejahteraan sosial seperti BLT, PKH seterusnya," kata dia.

Dia berharap pengintegrasian dapat melayani seluruh anak-anak dari keluarga berperekonomian rendah, kemudian menghindari penyaluran salah sasaran atau tidak terserap karena individu dalam basis data kementerian/lembaga telah meninggal dunia.

Reporter: Antara