Jokowi Meminta Para Menteri Mengantisipasi Kekeringan

ANTARA FOTO/Seno
Ilustrasi, puluhan hektare lahan pertanian di Desa Tanjung Pecinan, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, retak akibat musim kemarau dan tidak adanya air saluran irigasi sehingga terancam gagal panen. Jokowi meminta para menteri mengantisipasi kekeringan.
Penulis: Michael Reily
Editor: Desy Setyowati
15/7/2019, 19.00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri untuk mengantisipasi musim kemarau panjang supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut. Dia menyebutkan, ada enam daerah yang terancam kekeringan.

Keenam daerah tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). "Kekeringan akan mencapai puncaknya pada Agustus sampai September," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Data tersebut mengacu pada laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ada tiga status kekeringan atau tanpa hujan, yaitu waspada (21 hari), siaga (31 hari), dan awas (61 hari).

(Baca: Kementerian PUPR Siapkan Strategi untuk Antisipasi Kekeringan)

Karena itu, Jokowi para pemangku kebijakan terkait untuk mengantisipasi kekeringan. "Saya minta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan," katanya.

Dia meminta agar suplai air bersih untuk keperluan rumah tangga maupun pertanian tersedia. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko gagal panen. Salah satu caranya, bisa dengan memodifikasi cuaca dan membangun sungai bor.

Secara khusus, dia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk memantau dan mengendalikan potensi titik panas di Indonesia. "Kami harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa diantisipasi, dihindari," kata Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Michael Reily