Nadiem Andalkan Validasi Berlapis agar Subsidi Internet Tepat Sasaran
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana Rp 7,2 triliun untuk kuota internet gratis bagi siswa dan guru. Mendikbud Nadiem Makarim menjamin, subsidi ini tepat sasaran.
Untuk memastikan hal itu, kementerian menerapkan validasi di setiap tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah dan manajemen di universitas akan menyaring penerima bantuan.
Mereka akan memastikan status pelajar dan guru penerima bantuan terlebih dulu. Lalu dicatat nama-nama penerimanya dan diserahkan kepada operator seluler.
Perusahaan telekomunikasi kemudian memastikan apakah nomor ponsel yang didaftarkan aktif atau tidak.
"Jadi setiap siswa atau guru menerima satu dan sudah diverifikasi oleh operator seluler. Tidak ada yang ganda," kata Nadiem saat konferensi pers virtual, Jumat (25/9).
Kementerian dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) akan mengawasi langsung penyalurannya. Masyarakat juga diimbau melaporkan penyalahgunaan subsidi kepada unit layanan terpadu (ULT) Kemendikbud.
Bentuk subsidi yang akan diterima oleh siswa PAUD yakni kuota internet 20 Gigabyte (GB) per bulan. Sedangkan pelajar SD hingga SMA mendapatkan 35 GB setiap bulannya.
Guru PAUD, SD hingga SMA menerima bantuan kuota internet 42 GB per bulan. Sedangkan mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB setiap bulannya.
Bantuan terbagi menjadi dua kategori yakni umum dan belajar. Kuota internet belajar untuk mengakses aplikasi pendukung belajar mengajar jarak jauh seperti Ruangguru, Zenius, Zoom hingga Google Meet.
Sedangkan kuota umum dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan lain seperti Google Search. Hanya kuota internet untuk kategori ini jauh lebih sedikit dibandingkan belajar.
Siswa dan guru harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan subsidi internet tersebut. Syarat yang dimaksud seperti nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan terdaftar di aplikasi data pokok pendidikan (Dapokdik).
Sedangkan mahasiswa dan dosen harus terdaftar di aplikasi PDDikti.
Nadiem menjelaskan, subsidi diberikan karena ada banyak keluhan terkait besarnya biaya internet dalam proses belajar mengajar jarak jauh. “Pelajar di berbagai daerah mengirim tugas melalui banyak aplikasi," kata mantan CEO Gojek itu.
Sekolah di beberapa daerah diminta untuk menggelar proses belajar mengajar dari rumah, guna menekan risiko penularan virus corona. Berdasarkan data Kemendikbdud per 13 April, ada 68,73 juta siswa yang belajar dari rumah.
Sebanyak 41,6% di antaranya merupakan pelajar tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat. Lalu 19% siswa tingkat SMP/MTs/sederaja.
Sekitar 6% lainnya yakni pengajar. Rinciannya dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
Namun Anggota Ombudsman RI Alvin Lie sempat menyampaikan bahwa dirinya menerima subsidi internet. “SMS notifikasi dari Telkomsel, kuota internet pendidikan bantuan Kemendikbud telah aktif,” kata dia melalui akun Twitter-nya @alvinlie21, beberapa waktu lalu (22/9).
Tim administrasi Kemendikbud kemudian merespons unggahan tersebut. “Berdasarkan data di pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti), Bapak tercatat sebagai mahasiswa S3 di Universitas Diponegoro. Kuota tersebut Bapak terima sebagai mahasiswa,” demikian dikutip.
Selain itu, pakar pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menilai bahwa subsidi itu hanya mengurangi pengeluaran orang tua. “Itu belum menyelesaikan keseluruhan masalah, karena 69 juta siswa kesulitan mengakses internet yang terbatas,” kata dia kepada Katadata.co.id, bulan lalu (31/8).
Survei U-Report Indonesia bertajuk ‘Rencana Kembali ke Sekolah di Masa Covid-19’ menunjukkan, banyak siswa kesulitan mendapatkan sinyal internet. Lalu 38% dari 3.839 responden merasa kurang mendapatkan bimbingan guru.
Tantangan lainnya, siswa tidak memiliki gawai yang memadai. Lalu tak bisa mengakses aplikasi belajar online dan minim pendampingan orang tua.
Survei itu dilakukan di seluruh Indonesia, namun mayoritas berdomisili di Jawa Barat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan, kementerian memberikan asistensi fiskal kepada 60 juta siswa untuk memastikan ketersediaan akses internet. Hanya ia tidak memerinci skemanya.
“Kami juga menambah spektrum frekuensi framing dan reframing, agar belajar mengajar berjalan baik," kata Johnny. Proses ini memungkinkan gambar pada platform video digital berjalan dengan baik.
Kementerian juga mengalokasikan anggaran Rp 16,9 triliun tahun depan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Alokasi anggaran itu sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada kemarin (23/9).
Kementerian akan memfokuskan anggaran itu untuk penyediaan infrastruktur digital, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sebab, baru 70.670 dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia yang dapat mengakses layanan internet generasi keempat (4G).
Masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 4G secara penuh. Mayoritas atau sebanyak 9.113 di antaranya masuk 3T. Pemerintah menargetkan semua desa itu mendapatkan akses 4G pada 2022.