Jokowi Beri Tugas untuk 2 Decacorn dan 9 Unicorn Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki dua decacorn dan sembilan unicorn. Ia pun memberikan tugas kepada 11 startup jumbo ini.

Decacorn merupakan bagi startup dengan valuasi di atas US$ 10 miliar atau sekitar Rp 140 triliun. Sedangkan unicorn lebih dari US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun.

Berdasarkan data CB Insights bertajuk 'The Complete List of Unicorn Companies', valuasi J&T Express mencapai US$ 20 miliar atau sudah berstatus decacorn. Dengan begitu, Indonesia memiliki dua decacorn yakni Gojek dan J&T Express.

Gojek kemudian merger dengan unicorn Tokopedia, dan membentuk entitas baru bernama GoTo. Valuasi GoTo diperkirakan US$ 40 miliar atau Rp 571 triliun.

Selain Tokopedia, Indonesia mempunyai tujuh unicorn lainnya yakni Bukalapak, Traveloka, OVO, OnlinePajak, Ajaib, dan Xendit. Nama OnlinePajak sempat masuk lis CB Insights bertajuk 'The Complete List of Unicorn Companies', tetapi belakangan menghilang.

Selain itu, ada tiga startup yang mengklaim atau dikabarkan memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar yakni Blibli, Tiket.com, dan Kredivo.

Sedangkan DailySocial.id mencatat ada delapan startup jumbo baru Indonesia pada 2021. Mereka yakni JD.ID, Blibli, Tiket.com, J&T Express, Kredivo, Ajaib, Xendit, dan Kopi Kenangan.

Dengan begitu, Indonesia total memiliki 12 unicorn, termasuk Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Selain itu, satu decacorn yakni Gojek.

“Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kami dorong untuk membantu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR dan Pidato Kenegaraan Presiden, Selasa (16/8).

Saat ini, 19 juta UMKM di Indonesia merambah ekosistem digital, termasuk e-commerce. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM go-digital per 2024.

Jumlah UMKM yang merambah e-commerce bisa jadi lebih dari 19 juta. Sebab, Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mencatat bahwa jumlahnya sekitar 19 juta pada April lalu (4/4).

"Secara total sekarang sekitar 19 juta UMKM,” kata Ketua Umum idEA Bima Laga di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (4/4).

Untuk mencapai target pemerintah 30 juta UMKM, berarti tersisa 11 juta pelaku usaha yang harus go-digital. “Kami optimistis dengan peningkatan, penguatan produk dalam negeri, target itu bisa dicapai," tambah Bima.

IdEA mencatat, sebanyak 9,9 juta UMKM bergabung ke platform digital saat pandemi corona atau sejak Mei 2020 hingga Februari 2022. Utamanya, setelah pemerintah menggelar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Menurutnya, usaha mendigitalisasi UMKM tak cukup hanya beralih ke platform online. Mereka perlu dibantu untuk meningkatkan transaksi.

Ia menilai, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dapat membantu UMKM. Tahun lalu, e-commerce bersama pemerintah pun mengadakan program stimulus berupa subsidi belanja setelah mencapai nominal tertentu.

"Program seperti ini akan terus kami sarankan supaya penguatan produk dalam negeri, secara pembelian, bisa dirasakan dampaknya oleh UMKM," kata Bima.

Bantuan lain yang dibutuhkan oleh UMKM yakni akses permodalan. IdEA pun bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengadakan program Digiku supaya pelaku usaha bisa mendapatkan modal.

“Kami terus memikirkan program yang bisa dilakukan bersama pemerintah maupun sektor swasta, yaitu penguatan produk dalam negeri," kata Bima.

Pada Februari, Bima menyampaikan bahwa asosiasi berfokus memberikan pelatihan, agar ada lebih banyak UMKM yang beralih ke digital. IdEA tengah menyusun kurikulum supaya pelaku usaha kecil dan menengah bisa ‘naik kelas’ lewat platformdigital.

“Kami ingin kurikulum UMKM kita (Indonesia) sama dengan negara lain,” ujar Bima.

Staf Khusus Menteri Kominfo sekaligus Co-Chair Digital Economy Working Group G20 2022 Dedy Permadi menambahkan, pemerintah memiliki tugas mendorong UMKM naik kelas. Caranya, melalui platform digital.

“Yang lebih penting dari itu, mereka bisa bertahan dalam berjualan di dunia digital. Kemudian naik kelas lagi, bisa ekspansi dan bahkan bersaing di skala global,” kata Dedy.

Pada 2021, Kementerian Kominfo memfasilitasi dan mendampingi 26 ribu pelaku UMKM mengenai penjualan digital di daerah destinasi wisata prioritas. Tahun ini, Kominfo menargetkan 30 ribu UMKM mendapat fasilitas dan pendampingan teknologi 4.0, mulai dari pemanfaatan QR code hingga aplikasi agregator penjualan digital.

Menteri Kominfo Johnny G Plate menyampaikan, pelaku UMKM juga dilatih menggunakan aplikasi lokapasar dan perencanaan, serta pemantauan aktivitas bisnis dengan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP).

“Maka, pelaku UMKM bisa memantau penjualan pada berbagai marketplace. Aplikasi ERP mini memungkinkan UMKM memantau jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi, serta menyusun laporan keuangan,” ujarnya, di Jakarta, Senin (4/4).

Ada juga aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) untuk visualisasi produk yang dijual.