Inggris Minta Indonesia Lebih Ambisius Tekan Emisi, Tingkatkan EBT

Dengan pasokan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah dan memiliki skala perekonomian yang besar, pemerintah Inggris menilai Indonesia bisa berperan penting dalam menekan emisi karbon dan penanganan perubahan iklim.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins pun meminta Indonesia untuk lebih ambisius dalam menetapkan target pengurangan emisi gas kaca serta memperbesar perannya dalam isu perubahan iklim.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, enam kali lipat dari total kebutuhan energi saat ini. Indonesia juga sangat penting untuk aksi perubahan iklim mengingat ukuran ekonominya dan statusnya sebagai anggota G20," tutur Owen dalam media briefing, Kamis (28/10).

Selain matahari, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan dari angin dan panas bumi.

 Sebagai bagian dari upaya menekan emisi global, pemerintah Inggris berharap Indonesia semakin mengurangi penggunaan energi fosil, terutam batu bara dan memperbesar porsi penggunaan EBT untuk sumber pembangkit listriknya.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) hingga September mencapai US$ 1,12 miliar atau Rp 15,72 triliun.

Angka ini mencapai 54% dari target yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar US$ 2,04 miliar atau Rp 28,76 triliun.

Indonesia juga mentargetkan penggunaan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 kendati realisasinya masih jauh dari target yakni baru 15%.

"Secara global, sektor listrik menyumbang seperempat dari emisi gas rumah kaca. Kita perlu beralih dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan menuju energi baru terbarukan lima kali lebih cepat daripada saat ini," tuturnya.

Owen menyampaikan apresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan institusi-institusi pemerintahan lainnya yang telah memanfaatkan sumber energi baru terbarukan sebaik mungkin.

"Saya ingin memberikan apresiasi atas kemajuan dan ambisinya dalam mengurangi emisi, khususnya di sektor kehutanan dan tata guna lahan,"ujarnya.

Indonesia telah menetapkan target net zero emission pada 2060, termasuk didalamnya adalah dengan mengurangi penggunaan energi fosil di pembangkit listrik.

Target net zero emission pada 2060 akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim atau Conference of Parties ( COP26) di Glasgow, Skotlandia.

Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi juga akan berpidato menjelaskan komitmen Indonesia dalam isu perubahan iklim.

KTT COP26 akan berlangsung pada 1-2 November mendatang sementara forum COP26 sendiri berlangsung dari 31 Oktober-12 November. Inggris saat ini memegang presidensi COP26.

"Saya mendorong Indonesia untuk seambisius mungkin di COP ini, untuk menyelamatkan planet kita. Bekerja sama dalam perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon akan tetap menjadi bagian penting dari hubungan Inggris dan Indonesia di tahun-tahun mendatang,"tuturnya.

 Owen menjelaskan upaya untuk menekan emisi dan menangani perubahan iklim mungkin seperti tantangan yang mustahil. Namun, Inggris telah membuktikan bahwa upaya tersebut bisa berhasil.

Sepanjang rentang waktu 1990 sampai 2019, Inggris telah mengurangi total emisi gas rumah kaca kami sebesar 44%.

Di tengah upaya tersebut, ekonomi Inggris tidak terganggu bahkan tumbuh 78% pada periode tersebut.

Pada 2012, 40% pembangkit listrik Inggris bersumber dari batu bara. Angka itu jauh menurun sekarang menjadi hanya kurang dari 2%.

"Kami meminta negara-negara untuk berinvestasi dalam energi bersih dan menghentikan penggunaan batu bara pada tahun 2030 untuk negara maju dan tahun 2040 untuk negara berkembang,"kata Owen.

Penyelenggaraan COP206 pada tahun ini sangat penting mengingat masing-masing negara akan melaporkan pembaharuan Nationally Determined Contributions atau Komitmen Kontribusi Nasional (NDC).

Indonesia juga akan menyampaikan pembaharuan NDC dan Strategi Jangka Panjang untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050.

Seperti diketahui, menyusul disepakatinya Paris Agreement di 2015, negara-negara telah berkomitmen untuk merancang rencana mereka dalam mengurangi gas emisi, atau dikenal dengan NDC.

Masing-masing negara sepakat untuk memperbaharui rencana mereka tiap lima tahun sekali. Pembaharuan rencana masing-masing negara seharusnya dilakukan pada tahun lalu tetapi tertunda karena adanya pandemi.

Paris Agreement merupakan komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius serta membatasi maksimal kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celcius.