Teknologi Tangkap Karbon Mahal, PLN Pilih Ultra Supercritical di PLTU
PLN menggencarkan upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) atau gas rumah kaca. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan memanfaatkan teknologi pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mengurangi tingkat emisinya.
Ada dua teknologi yang dipertimbangkan PLN, yakni carbon capture and storage (CCS) atau penangkapan dan penyimpanan karbon, dan super ultra critical pada PLTU.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril mengatakan bahwa pihaknya memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan teknologi yang akan dipakai untuk menurunkan emisinya. Menurutnya, teknologi penangkapan karbon efektif untuk menurunkan emisi, namun biayanya mahal.
"Teknologi carbon capture saat ini masih relatif mahal. Kalau digunakan untuk PLTU, akan menambah biaya pokok penyediaan (BPP) listrik," ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (6/3).
Oleh karena itu, PLN lebih memilih menggunakan teknologi ultra supercritical untuk menekan tingkat emisi yang dihasilkan PLTU yang dinilai lebih efisien dibandingkan CCS. "Yang paling bagus adalah kita memiliki hutan yang sebagai sarana carbon capture alami," kata Bob.
Simak sebaran lokasi PLTU di Jawa Barat pada databoks berikut:
Bob menegaskan bahwa PLN memiliki target untuk menjadi netral karbon pada 2060. Oleh karena itu penggunaan teknologi penurun emisi di PLTU krusial dalam menekan emisi, sebelum semuanya beralih ke pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Senada, Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menilai penggunaan CCS pada PLTU saat ini belum ekonomis. Bahkan belum banyak negara-negara di dunia ini yang menggunakan fasilitas CCS pada PLTU nya.
Di Amerika Serikat (AS) misalnya, teknologi CCS pada PLTU membutuhkan biaya sekitar US$ 60 per ton CO2, dan sekitar US$ 90 per ton CO2 untuk pembangkit gas. Ada juga studi yang memperkirakan biayanya mencapai US$ 90-100 per ton. "Intinya teknologi CCS akan membuat biaya pembangkitan listrik lebih tinggi," kata Fabby.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar PLN lebih fokus pada pembangkit energi terbarukan + baterai. Pembangkit ini dinilai akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit thermal dengan CCS.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk menyetop pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru setelah 2025. Langkah ini dinilai akan berdampak signifikan pada upaya mencapai dekarbonisasi di 2050 dengan mengurangi konsumsi batu bara yang menjadi bahan bakar PLTU.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sebelumnya menjelaskan penghentian proyek PLTU baru akan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mencapai target dekarbonisasi pada 2050.
"Apabila PLTU tidak disetop, akan sulit untuk EBT masuk, dan juga ini tidak sejalan dengan arah net zero carbon," kata dia.