Perjalanan Gubernur Bank Indonesia Bergelut Menjaga Moneter
Salah satu kebijakan yang dilahirkan Bank Indonesia era Adrianus adalah paket Oktober 1988 (Pakto 88), yang berisi kebijakan ekonomi deregulasi perbankan. Melalui kebijakan tersebut, Bank Sentral menetapkan modal minimal untuk mendirikan bank swasta baru senilai Rp 10 miliar, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 50 juta. Hasilnya, bank baru menjamur dengan melakukan ekspansi pembukaan cabang.
Dalam buku Apa & Siapa Sejumlah Alumni UGM, Adrianus tercatat sebagai dosen di Universitas Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Statistik, hingga mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Sesko Abri). Sebelum menjadi Gubernur Bank Indonesia, dia sempat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang terlibat dalam penyusunan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Setelah masa kepemimpinan Adrianus berakhir pada 1993, Gubernur Bank Indonesia era Orde Baru terakhir adalah Sudrajad Djiwandono. Sama seperti Adrianus, Sudrajad adalah alumnus Fakultas Ekonomi UGM dan memulai karirnya di Leknas. Dia juga sempat menjadi Menteri Muda Perdagangan pada 1988. Dalam catatan Tempo, jabatan tersebut diperolehnya berkat ajakan dari ekonom kawakan, Soemitro Djojohadikusumo.
Sekitar tiga bulan sebelum Presiden Soeharto turun, Sudrajad dipecat pada 11 Februari 1998. Kala itu, Indonesia dilanda krisis moneter yang melengserkan Soeharto dari tahta kepresidenan pada 21 Mei 1998.
Krisis Moneter dan Reformasi Ekonomi
Sepanjang 1998, nilai rupiah terdepresiasi lebih dari 70 % di mana puncaknya terjadi pada Juli 1998 di mana US$ 1 setara dengan Rp 14.700. Angka inflasi pun meningkat signifikan ke level 77,6 %. Reformasi di bidang ekonomi pun diberlakukan, tidak hanya di bidang politik.
Kala itu, pemerintah melahirkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbankan, pemberian independensi Bank Indonesia, serta regulasi yang melarang pinjaman kepada bank atau perusahaan yang masih memiliki hubungan. Selain itu, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1998. Tujuannya adalah untuk melakukan penyehatan bank dan upaya pengembalian uang negara.
Posisi gubernur BI pun dialihkan ke Syahril Sabirin, yang sedang menjabat sebagai ekonom finansial senior di Bank Dunia, Washington DC. Pada kepemimpinannya lah pecahan Rp 100.000 pertama kali diterbitkan, tepatnya pada 1 November 1999.
Setelah Syahril menyelesaikan masa jabatan pada 2003, Burhanuddin Abdullah naik menjadi gubernur BI ke-12. Karirnya di BI sudah dimulai pada 1994 sebagai Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Ia bekerja untuk BI hingga 2001, sebagai deputi gubernur sebelum diangkat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Jabatan gubernur BI ia selesaikan hingga 2008.
Tampuk kekuasaan bank sentral kemudian dipegang oleh Boediono, pemegang gelar Ph.D bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai menteri keuangan pada kepemimpinan Presiden Megawati yang berhasil membawa Indonesia lepas dari bantuan IMF dan menstabilkan nilai kurs rupiah pasca krisis moneter 1998 di angka Rp 9.000 per satu dolar AS. Adapun ia adalah kandidat tunggal untuk maju ke kursi gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu.
Karena Boediono maju sebagai calon wakil presiden SBY di pemilu 2009, Miranda Gultom mengambil alih posisi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur BI. Jabatan Miranda sebelumnya adalah deputi senior Bank Indonesia.
Darmin Nasution diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia ke-14 pada 1 September 2010 hingga 2013. Sama seperti Miranda, Darmin dulunya adalah deputi senior gubernur Bank Indonesia dan menjadi Pejabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur BI.
Selanjutnya, Agus Martowardojo diangkat sebagai Gubernur BI periode 2013 hingga 2018. Di bawah kepemimpinannya lah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pertama kali muncul, seiring dengan penggunaan uang elektronik di jalan tol. BI Institute juga baru hadir pada masa ini, sebagai lembaga edukasi ekonomi untuk berbagai pihak.
Sejak 2018 hingga sekarang, posisi orang nomor satu Bank Indonesia dihuni oleh Perry Warjiyo. Sepak terjangnya di Bank Sentral tidaklah singkat, yakni sejak 1984 di area riset hingga menjadi Biro Gubernur. Perry lalu melebarkan sayap karirnya ke IMF pada 2007 hingga 2009. Di sana, dia menjabat sebagai direktur eksekutif mewakili 13 negara anggota South-East Asia Voting Group.
Singkat cerita, Perry kembali ke Bank Indonesia pada 2009 dan menjadi asisten Gubernur BI. Pada 2013, dia terpilih sebagai Deputi Gubernur, setelah dicalonkan empat tahun berturut-turut. Sembari bekerja di BI, Perry mengajar di Pascasarjana bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional, Universitas Indonesia.