Di sisi lain, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu melakukan perluasan basis pajak untuk mengejar penerimaan negara di tengah harga komoditas SDA yang turun. "Perlu perluasan basis pajak dari data tax amnesty," ujarnya.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu segera mengesahkan aturan cukai plastik untuk menyokong penerimaan negara. Solusi lainnya, revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menurunkan target penerimaan negara. Ini juga artinya, penghematan belanja negara.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri memperhitungkan, ada risiko penerimaan negara meleset sekitar Rp 120 triliun imbas harga minyak dan batu bara yang di bawah perkiraan pemerintah. Alhasil, defisit APBN berpotensi melebar sekitar 0,8% dari target yaitu 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  

(Baca: Peluang Indonesia Genjot Ekspor Batu Bara ke Tiongkok)

"Harga minyak mungkin lebih rendah dari US$ 50 per barel. Tidak ada yang bisa prediksi. Kalau lihat harga CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah), sejak tahun lalu mulai menurun," ujarnya. Sementara itu, 40% hasil minyak kelapa sawit dan batu bara dalam negeri diekspor ke Tiongkok, sedangkan pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu melambat.

Dengan melebarnya defisit APBN, ruang untuk ekspansi fiskal menyempit. "Kami mengalami ini pada 2014," ujarnya.

Halaman: